270 Daerah Gelar Pilkada Serentak 2020

Kepala daerah terpilih diharapkan dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, dan usaha kecil menengah. Selain itu memperbaiki infrastruktur dan memberantas korupsi di kalangan birokrasi.

NEWSURBAN.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 270 daerah di Indonesia berlangsung 23 September 2020. Daerah tersebut terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Dikutif dari laman antaranews.com, Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik di Padang, Jumat, 2 Agustus mengatakan penyelenggaraan Pilkada tersebut diharapkan bisa semakin baik.

“Salah satunya dengan bercermin pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya,” kata Akmal dalam evaluasi pemilu serentak yang dilakukan Direktorat Jendral Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) di Kota Padang 1-3 Agustus 2019.

Pilkada serentak yang lebih baik, menurutnya, penting dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik di daerah maupun pusat.

“Selanjutnya nanti akan menguji kemampuan publik dalam memilih Kepala Daerah secara demokratis. Diantaranya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasional ketimbang latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya,” beber Akmal.

Menurutnya, pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang harus melayani semua kelompok. “Bukan hanya melayani kepentingan kelompok atau etnis tertentu,” ujarnya.

Akmal mengingatkan, yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah bahwa publik berharap pelaksanaan Pilkada tak hanya jujur dan adil tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik.

Akmal bilang kepala daerah terpilih diharapkan dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, dan usaha kecil menengah. Selain itu memperbaiki infrastruktur dan memberantas korupsi di kalangan birokrasi.

Diajuga mengatakan, keinginan publik mendapatkan Kepala Daerah yang melayani masyarakat tentu juga akan sangat bergantung pada para pemilih. “Apakah mereka akan dengan mudah tergoda iming-iming materi, tarikan emosional primordial ataupun memperteguh pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya,” tutur Akmal. (*/newsurban.id)

Leave a Reply