BPJS Kesehatan Naikkan Tarif Sesuai Kelas

“Kenaikan iuran setiap kelas tidak sama. Demi keadilan, semua kelas harus ditinjau ulang. Nanti kami lihat efeknya, baik PBI maupun non PBI.” Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

NEWSURBAN.ID – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan berbeda-beda setiap kelas. Perbedaan nominal kenaikan akan ditentukan sesuai hasil hitung-hitungan pemerintah beserta evaluasinya.
Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, di Jakarta, Rabu (7/8/2019), di menegaskan, kenaikan iuran berlaku untuk seluruh kelas, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau mereka yang ditanggung negara. Namun, persentase atau nominal kenaikan iuran akan mengacu, antara lain jumlah peserta di masing-masing kelas, dan status peserta, misalnya PNS atau karyawan swasta.
Selanjutnya, dia mengatakan, persentase dan nominal final tarif iuran juga akan ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikeluarkan pada akhir Agustus. Audit BPKP, akan berisi soal perubahan kelas rumah sakit, posisi defisit keuangan BPJS Kesehatan per semester I 2019, proyeksi defisit sampai akhir tahun, hingga sumber dana yang bisa didapat dari berbagai bauran kebijakan dalam rangka menutup defisit.
Menurut Mardiasmo, bila hasil audit sudah keluar, pemerintah baru bisa menghitung berapa sisa defisit yang bisa ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian jua dengan sisa defisit yang bisa ditutup dari kebijakan kenaikan tarif iuran kepada peserta BPJS Kesehatan.
Untuk diketahui defisit keuangan di tubuh perusahaan sudah terjadi sejak peralihan PT Asuransi Kesehatan (Persero) alias Askes menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu. Pada tahun ini, BPJS Kesehatan diproyeksi defisit Rp28 triliun.

PUAN JAMIN IURAN BPJS TIDAK BEBANI PESERTA
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menjamin tarif baru iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan tidak akan memberatkan masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Puan, kebijakan tarif baru iuran tersebut diambil guna mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Pemerintah melalui rapat terbatas di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya, sudah menyetujui kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Hanya saja, pemerintah belum menentukan berapa besaran kenaikan iuran pada tahun depan.
Puan menakui, saat ini pemerintah masih terus mengkaji formula tarif baru iuran tersebut. Formula tarif benar-benar dipertimbangkan dengan matang karena pemerintah tidak ingin membebani kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Formulasi masih kami matangkan agar tidak membebani masyarakat dan tidak membebani APBN. Khususnya, untuk PBI yang masih menjadi tanggungan pemerintah,” ungkap Puan. (ardi/*)

Leave a Reply