Sektor Properti Melambat Seret Kredit Konsumsi

Untuk memacu kredit konsumsi, sektor properti harus didorong. Karena itu, REI mengusulkan  tiga cara yaitu, pengampunan pajak atau tax amnesty, ubah menjadi goods and service tax, atau kenakan pajak 5 persen saja.

NEWSURBAN.ID – Kredit konsumsi pada Juni 2019 turun 7,70 persen secara year on year. Padahal catatan Bank Indonesia consumer loan biasanya tumbuh hingga dua digit.

Penyumbang terbesar penurunan kredit sektor konsumsi adalah properti. BI mencatat hingga Juni 2019 kredit pemilikan rumah (KPR) mengalami perlambatan.

Menanggapi penurunan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, sebetulnya transaksi pembelian rumah dalam dua bulan terakhir sudah naik. Hanya saja pembayarannya banyak yang belum direalisasikan.

“Sebetulnya karena kondisi perekonomian sudah pulih, sudah damai setelah pemilu dan segala macam, sekarang baru jalan, tapi kan baru direalisasi setelah banyak yang wait and see awal sampai pertengahan tahun itu,” kata Totok, seperti dikutip dari laman Bisnis, Jumat.

Dia memperkirakan, realisasi transaksi properti baru bisa terasa aktif dalam waktu 6 bulan hingga 12 bulan.

Untuk lebih memacu sektor properti, REI mengusulkan sejumlah upaya mempercepat laju pertumbuhan kredit konsumsi dengan tiga cara. Yaitu, pengampunan pajak atau tax amnesty, ubah menjadi goods and service tax, atau kenakan pajak 5 persen saja.

“REI cenderung inginnya ke yang 5 persen, tapi ternyata yang dipilih Kementerian Keuangan kan yang tax amnesty, jadi lama karena itu keputusannya harus menunggu DPR, kita otomatis harus menunggu lagi. Tanpa itu orang mana mau tau-tau bayar 30 persen,” kata Totok.

Dia berharap, jika Kemenkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengenakan pajak 5 persen bisa jadi mempermudah dan mendorong kredit konsumsi karena bisa diterapkan segera dan tidak memberatkan konsumen.

“Kalau jadi 5 persen kan lebih murah, lebih jelas dan mudah, jadi cepat bangkit lagi, bahkan bisa langsung, tidak perlu tunggu berbulan-bulan,” kata Totok.

Menurut dia, yang paling utama, di bidang properti itu adalah perpajakan. “Kebijakan perpajakan itu harus diperbaiki,” pungkas Totok. (ardi/newsurban.id)

Leave a Reply