Hambat Susu Eropa, Begini Dampaknya ke Pengusaha Mamin

Pemerintah ingin mengganjar produk susu  Uni Eropa dengan bea masuk sebesar 20-25 persen.  Pelaku industri makanan dan minuman (mamin) cemas.

NEWSURBAN.ID – Pemerintah berencana mengenakan bea masuk terhadap produk susu (dairy product) asal Uni Eropa sebesar 20-25 persen. Rencana itu mendapat respons negatif dari pelaku industri makanan dan minuman (mamin) di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Pangan Strategis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Juan Permata Adoe menilai, wacana Kementerian Perdagangan tersebut gegabah.

Menurutnya, kebutuhan impor produk susu masih sangat besar, terutama dari UE.  Apabila kebijakan itu dilakukan, tidak semua produk susu yang berasal dari UE bisa digantikan dari negara lain seperti Australia dan Selandia Baru. Produk keju atau skim dari UE lanjut Juan, memiliki spesifikasi yang berbeda dari negara lain.

Dia khawatir,  kebijakan pengenaan bea masuk tambahan tersebut, berpeluang membuat negara pemasok produk susu besar lain dengan mudah memainkan harga produknya. Sehingga yang ikut merasakan imbasnya adalah pelaku industri mamin dalam negeri.

Mencermati Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu, untuk komoditas itu ditetapkan sebesar 5 persen. Di pihak lain, kebijakan berbeda ditetapkan atas bea masuk produk susu yang diimpor dari Australia dan Selandia Baru, yang ditetapkan 0 persen, karena adanya pakta kerja sama dagang Asean-Australia, New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

Sementara itu, produsen susu dalam negeri maksimal hanya bisa memasok sekitar 700.000 ton per tahun. Sedangkan total kebutuhan dalam negeri sebut Juan mencapai 4 juta ton tiap tahunnya.

Dia khawatir, hambatan terhadap pasokan dari luar negeri, akan membuat industri terkait menjadi terganggu. Konsumen utama adalah pelaku industri mamin.

Terpisah, Kepala Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, kebijakan pengenaan bea masuk tambahan kepada produk susu asal UE bisa menjadi pilihan terakhir dalam menghadapi ancaman BMAS terhadap biodiesel.

Dia meminta agar agar pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan akan berlakukan bea masuk tambahan kepada produk susu dari UE.

“Sebab, kebijakan pengenaan BMAS terhadap biodiesel belum final. Andaikan sudah final pun, kita lebih baik maju dulu ke dispute settlement body (DSB) WTO lebih dulu,” jelas Yose Rizal.

Pengenaan bea masuk tambahan terhadap produk susu tersebut kata dia, baru dapat dilakukan apabila ditemukan adanya praktik dumping atau subsidi atas komoditas itu di Indonesia.

“Tanpa adanya temuan terhadap praktik curang tersebut, Indonesia akan sulit mengenakan hambatan dalam bentuk tarif,” katanya.

Pengenaan bea masuk tinggi tersebut digaungkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, ketika merespons rencana UE memberlakukan bea masuk antisubsidi terhadap produk biodiesel asal Indonesia. (ardi/newsurban.id)

Leave a Reply