Percepat Infrastruktur, Pemda Bisa Terbitkan Obligasi

Tjahyo Kumolo

“Izin penerbitan surat utang yang disetujui merupakan sumber pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur, seperti jalan, bendungan, hingga sarana pendidikan dan kesehatan. Tidak semua Pemda diberi izin.” Mendagri Tjahyo Kumolo.

NEWSURBAN.ID – Mulai tahun depan pemerintah daerah bisa menerbitkan obligasi atau surat utang. Persetujuan izin penerbitannya sudah diteken Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Saya baru teken, tapi saya lupa (daerah mana). Sudah ada yang disetujui. Secara keseluruhan, kami selektif,” terang Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, izin penerbitan surat utang berlaku mulai awal 2020 hingga sesudah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilangsungkan pada 23 September 2020. “Karena jangan sampai pemerintahan sekarang tinggal satu tahun, lalu utang. Nanti Pilkada berikutnya ada pemimpin baru, nah cocok tidak ini,” ungkapnya.

Tjahyo lebih lanjut mengatakan, izin penerbitan surat utang diberikan kepada daerah-daerah yang sudah diseleksi secara ketat oleh kementerian. Seleksi utama merujuk pada kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, Kemendagri, melihat pula kemampuan keuangan daerah dari sisi porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang didapat daerah dari pemerintah pusat. Seleksi tersebut dilakukan agar pemerintah pusat tahu betul kemampuan pengembalian utang saat sudah resmi ditarik oleh pemerintah daerah. “Kami lihat nanti kewajiban membayar utangnya, apakah mencukupi atau tidak,” katanya. Tjahyo mencatat penerbitan surat utang daerah sudah mencapai 10 kali di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah gubernur menyambut baik kebijakan tersebut. Namun dalam praktiknya tidak mudah. Sebab proposal yang akan dikirim ke Mendagri harus melalui poses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk disetujui. (ardi/newsurban.id)

Leave a Reply