Tolak Usul Pansus Angket, PDIP Sebut Nurdin Abdullah Dizalimi

“Mau dimakzulkan dengan alasan-alasan yang sangat kabur. Bahkan pak gub tidak diberi kesempatan menghadirkan saksi ahli dan meringankan atas tuduhan-tuduhan yang diutarakan pansus.” Anggota DPRD Sulawesi Selatan Rudy Pieter Goni

NEWSURBAN.ID – PDI Perjuangan tegas menolak seluruh isi rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Gubernur Sulsel.

Ini 7 poin Rekomendasi yang Beredar:
1. Mengusulkan pemberhentian Gubernur Sulawesi Selatan untuk dinilai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Menuruskan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.
3. Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembinaan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
4. Mengusulkan pemberhentian nama-nama terperiksa yang terbukti secara nelawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi terkait kontorversi SK 193, pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme, manajemen ASN yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, terbuktinya dugaan KKN dalam penempatan jabatan tertentu di lingkung pemerintahan Sulawesi Selatan, dan terjadinya serapan anggaran yang rendah Tahun Anggaran 2019. Adapun nama nama yang diusulkan untuk segera diberhentikan yakni: Asri Sahrun Said, Andi Muhammad Reza, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, TaufiK Fachruddin.
5. Merekomendasikan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dan staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
6. Mengembalikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan
7. Meminta kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulsel untuk menyataka pendapat DPRD tentang pemberhentian Gubernur Sulawesi Selatan.

Politikus PDI Perjuangan di DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni menilai, Prof Nurdin Abdullah dizalimi. Karena itu, PDIP sebagai partai pengusung langsung menolak 7 poin rekomendasi tanpa menunggu  paripurna yang dijadwalkan Senin (19/08/2019).

“Terlalu dini dan sangat jauh rekomendasi pemakzulan. Ini tidak bisa diterima dan akan menjadi preseden buruk dalam perpolitikan. Begitu mudah mengeluarkan rekomendasi pemakzulan. Padahal sangat tidak perlu dan pantas. Melihat bahwa bapak Nurdin Abdullah sangat dizalimi dalam hal keputusan pansus,” ujar Rudy Pieter Goni, Jumat (16/082019).

Menurutnya, usulan pemakzulan akan mencederai politik di Sulsel, gubernur adalah pilihan rakyat dan mendapat legitimasi dari rakyat. “Mau dimakzulkan dengan alasan-alasan yang sangat kabur. Bahkan pak gub tidak diberi kesempatan menghadirkan saksi ahli dan meringankan atas tuduhan-tuduhan yang diutarakan pansus,” kata Rudy.

Pansus kata Rudy, sengaja tidak mengundang pihak Kemendagri, Kemenpan untuk dimintai pandangan soal hal-hal yang menjadi sorotan. “PDIP kecewa dengan sikap oknum-oknum pansus yang mengabaikan pandangan-pandangan anggota PDI Perjuangan yang menjadi anggota Pansus,” ujar Sekretaris DPD PDI-P Sulsel ini.

Rudy mengajak rakyat Sulsel mengawal Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) yang sedang digoyang.

Dia menegaskan, pihaknya menggunakan segala daya upaya sesuai dengan UU dan peraturan Hukum yang berlaku untuk menghadapi ini. Kebenaran kata dia tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh konspirasi politik. “Harusnya buka mata dan buka hati, kalo ada kekurangan diperbaiki bukan mencederai suara rakyat,” urainya.

PDI-P kata terus melakukan lobi politik ke beberapa fraksi di DPRD untuk menolak rekomendasi panitia hak angket. “Sudah ada fraksi yang sepaham dengan kami,” ungkap Rudy. (ardi/newsurban.id)

Leave a Reply