Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Andalkan Skema Belanja Swasta

Pindah ibu kota negara merupakan proyek besar yang bisa ditangkap swasta lokal. Bappenas memperkirakan belanja proyek pindah ibu kota melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bisa mencapai Rp265,2 triliun dari perkiraan total belanja Rp486 triliun.

NEWSURBAN.ID – Ini peluang bagi pengusaha. Pasalnya, pemerintah menargetkan mayoritas dana pembangunan ibu kota baru atau sekitar 54,6 persen akan dipenuhi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Dari KPBU, nilai proyek yang ditargetkan mencapai Rp265,2 triliun.

“Wajar kalau KPBU itu besar, karena KPBU itu bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada. Apakah jaringan gas, air bersih, apakah air limbah,” ucap Bambang, Selasa (20/8).

Dia merinci, pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema KPBU, antara lain gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur utama selain yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sarana pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu ada museum, lembaga permasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Bambang lebih lanjut menyatakan pemerintah akan mengandalkan dana khusus dari swasta sebanyak Rp127,3 triliun atau 26,2 persen. Beberapa proyek yang akan dibangun, seperti perumahan umum, perguruan tinggi, bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, dan pusat perbelanjaan.

“Swasta kan masuknya lebih banyak misalnya untuk perumahan, kalau KPBU untuk infrastruktur dasar,” jelasnya.

Dalam APBN, pemerintah hanya mengalokasikan Rp93,5 triliun pembangunan ibu kota baru. Angka itu setara dengan 19,2 persen dari total dana yang dibutuhkan.

Dari skema APBN, proyek yang akan dibangun, yaitu infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, rumah dinas pegawai negeri sipil (PNS), pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan belum memasukkan anggaran pemindahan ibu kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Sebab, pihaknya masih menunggu penyelesaian desain ibu kota baru. (ardi/newsurban.id)

Leave a Reply