DPRD Sulsel Gelar Paripurna Bahas Rekomendasi Pansus Angket Gubernur

Rekomendasi panitia khusus hak angket DPRD terhadap gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah masih bergulir. Sebagian anggota pansus kukuh pada poin rekomendasinya. Hasilnya diputuskan dalam rapat paripurna.

NEWSURBAN.ID – Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggelar rapatĀ  membahas rekomendasi pansus angket terhadap Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.

Rapim DPRD ini menghadirkan seluruh ketua komisi dan seluruh anggota pansus hak angket.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid menegaskan, setelah rapat pimpinan (rapim) akan dilanjutkan ke paripurna. “Siang ini jadi paripurna setelah kita melaksanakan rapim,” kata Kadir Halid, Jumat (23/8/2019).

Sejak isu tersebut bergulir, terjadi lobi-lobi politik di DPRD Sulsel. Namun apa hasil lobi-lobi tersebut, Kadir enggan mengungkap kesepakatan yang telah tercapai antara pansus dan pimpinan DPRD. “Pokoknya Paripurna jadi,” katanya.

Anggota Pansus Hak Angket Fachruddin Rangga menegaskan, Pansus tetap bertahan poin usulan rekomendasi yang telah disepakati sebelumnya. “Kita bertahan dengan isi usulan pansus sebelumnya,” kata dia.

Pemakzulan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak lagi mengemuka. Pansus Angket DPRD Sulsel kini menegaskan, rekomendasi yang dibuat hanya soal permintaan agar Mahkamah Agung (MA) menilai ada-tidaknya pelanggaran UU yang diduga dilakukan Gubernur Nurdin.

Kadir sebelumnya mengatakan, dalam rekomendasi tersebut, tidak ada kata pemakzulan dan pemberhentian. “Pansus Angket hanya meminta kepada MA untuk menilai,” kata Kadir Halid.

Usulan rekomendasinya, Pansus Angket adalah meminta MA menilai ada-tidaknya pelanggaran Gubernur Sulsel berdasarkan dari temuan pemeriksaan Pansus. Pansus dalam laporan kerjanya melampirkan seluruh dokumen dan berita acara keterangan dari berbagai pihak termasuk Pemprov Sulsel yang dipanggil.

“Kita lampirkan semua dokumen dan BAP. Saya kasih semua videonya, kita berikan ke MA silakan dinilai. Kalau dinilai ada pelanggaran silakan ambil keputusan, kembalikan kepada DPRD, DPRD ajukan kepada presiden, kan begitu sebenarnya,” jelas Kadir.

Poin rekomendasi kedua yakni meneruskan ke aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan tindak pidana terkait dengan tugas dan kewenangan kepala daerah.

Pansus Angket menduga Gubernur Sulsel melanggar UU terkait pengangkatan dan pemberhentian ASN pada SK 193. Nurdin dinilai Pansus Angket tidak menjalankan fungsinya tersebut dan mendelegasikan ke Wagub Andi Sudirman Sulaiman. (mjs/newsurban.id)

Leave a Reply