KPK Bantah Danai NGO, Djusman Bilang Lembaganya Bergerak Secara Swadaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicurigai turut mengalokasikan anggaran khusus bagi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mendukung kinerja lembaga antirasuah tersebut. Namun KPK dan LSM atau NGO membantah tudingan itu.

NEWSURBAN.ID – Pernyataan curiga KPK mengannggarkan biaya untuk LSM disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Anwar Rahman saat rapat pembahasan anggaran tahun 2020 yang digelar bersama KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

“Yang kita pertanyakan selama ini KPK dalam beberapa hal yang berkaitan dengan publik selalu NGO yang tampil. Apakah NGO ini dianggarkan di dalam sini atau gimana? Biayanya gimana itu? Ada beberapa NGO?” kata Anwar.

Tak hanya itu, Anwar mempertanyakan soal anggaran KPK untuk LSM yang kerap mengerahkan massa untuk mendukung KPK. Ia bertanya apakah anggaran untuk mobilisasi LSM itu masuk dalam pos anggaran di KPK.

“Kemudian mengerahkan dukungan massa, nah ini kan ada anggaran. Apa dianggarkan di sini? Kalau masuk anggaran di pos apa?” ujar Anwar kembali bertanya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang hadri dalam pembahasan ini membantah hal tersebut. Ia menegaskan KPK tidak pernah membayar LSM atau para tokoh lain yang kerap membela kinerja KPK selama ini.

Ia menyatakan siapapun yang datang ke KPK untuk mendukung kinerja pemberantasan korupsi sama sekali tak dibiayai sama sekali alias sukarela.

“Tidak sama sekali. Tidak ada. Dan juga jangan kita menghina NGO. Kalau ibu wakil presiden datang ke KPK, nggak dibayarin itu. KH Saiq Aqil itu tidak dibayarin KPK kalau dia datang dukung KPK,” kata Syarif.

Selain itu, Laode berharap tak ada pihak merendahkan aksi dari LSM dan tokoh masyarakat lain yang sedang membela KPK. Ia malah menyindir balik soal demonstrasi yang kerap digelar untuk mengkritik kinerja KPK.

“Yang perlu dipertanyakan itu yang kirim-kirim bus itu yang orangnya nggak tahu apa yang diomongin. Sampai 6-7 bus depan KPK. Nah itu yang dibayar. Kalau yang lain, para tokoh bangsa jangan juga kita rendahkan,” kata dia.

Sementara Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel Djusman AR, kecurigaan anggota Komisi III DPR tidak benar.

“Tidak ada dana alokasi dari KPK,” tegas Djusman yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi dan Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar itu membenarkan pernyataan bantahan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Menurut Djusman NGO bergerak secara swadaya sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. “Kecurigaan itu terlalu berlebihan. Bagi kami pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak termasuk NGO. Dan lembaga kami melakukan gerakan secara swadaya,” tutur Djusman. (ard/*)

Leave a Reply