62 Pendemo Papua Tersangka, 4 Warga Australia Dideportasi

Kondisi Papua dan Papua Barat berangsur aman. Aparat kepolisian dibantu TNI bekerja instensif mengurai kasus yang berbuntut kerusuhan dan pembakaran. Saat ini sudah ditetapkan 62 orang tersangka dan 4 warga asing dideportasi.

NEWSURBAN.ID –  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyebut 62 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Menurhþ Dedi para tersangka diduga melakukan perusakan, pembakaran, makar, penghasutan di muka umum, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata tajam.

Di Jayapura, lanjut Dedi, polisi menetapkan 38 tersangka dengan rincian 28 tersangka di kerusuhan di Jayapura dan 10 tersangka ditetapkan untuk kerusuhan di Timika. “Sekarang 28 yang sudah ditetapkan (tersangka), yang di Jayapura. Kemudian di Timika 10,” ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

Sedangkan di Papua Barat, polisi menetapkan 24 orang sebabagai tersangka dengan rincian tersangka kerusuhan di Sorong berjumlah sebanyak tujuh orang. Di Fakfak sebanyak sembilan orang, dan delapan orang tersangka di Manokwari. “Jadi 24 (tersangka di) Papua Barat,” ujar Karopenmas Polri.

Selain itu, empat warga Australia yang diketahui mengikuti aksi demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua, telah dideportasi pada Senin (2/9/2019). Warga negara Australia terdiri dari seorang pria dan tiga perempuan, mereka adalah Baxter Tom (37), Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31), dan Cobbold Ruth Irene (25).

Empat WNA tersebut masuk Wilayah Indonesia tanggal 10 Agustus 2019 melalui TPI Pelabuhan Sorong dengan kapal yacht Valkyrie. “Ketika dia mengikuti demo, ada pengibaran bendera (Bintang Kejora) maka itu ada pelanggaran pidana,” ujar Dedi.

Menurutnya, keempat WNA itu melanggar UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang unjuk rasa, sebab peraturan tersebut hanya merujuk kepada warga negara Indonesia dan bukannya WNA. “WNA kan bukan warga Indonesia. Di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tertera WNI (yang diperbolehkan melakukan unjuk rasa),” kata dia.

Menurut Dedi WNA itu dapat ditindak atau diproses hukum lebih lanjut apabila ditemukan adanya pelanggaran berat. Ia menyebut para WNA yang telah dideportasi, bisa saja kembali dipanggil untuk menjalani proses hukum di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai penyerangan kepada aparat keamanan oleh massa pendemo tidak dilakukan oleh pihak yang murni berniat melaksanakan aksi unjuk rasa.

Wiranto mengatakan dalam aksi tersebut menyebabkan seorang anggota TNI tewas dan dua lainnya mengalami luka, empat anggota polisi terluka, dan satu warga meninggal terkena lemparan panah.

Meski demikian Wiranto mengimbau kepada petugas keamanan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan mengedepanan unsur persuasif secara terukur. (ard/*)

Leave a Reply