Ruki Tegaskan Presiden Wajib Tolak Revisi UU KPK

Suara penolalan terhadap revisi UU KPK, kian lantang. Tidak hanya dari aktivis penggiat anti korupsi, mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki ikut bersuara. Ruki menegaskan Presiden wajib menolak revisi UU KPK.

NEWSURBAN.ID – Polemik revisi UU KPK yang sedang bergulir di DPR direspons Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki. Sebagai mantan pimpinan lembaga antirasuah, ia menolak revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR.

Tidak hanya menolak. Ruki, meminta Presiden Joko Widodo wajib menolak usulan DPR yang telah disetujui dalam rapat Baleg tersebut. “Presiden wajib menolak,” tegas Ruki dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (7/9).

Lebih lanjut Ruki, mengatakan sebaiknya pemerintah dan DPR merevisi dan melakukan harmonisasi UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, KUHP, dan KUHAP sebelum merevisi UU KPK. “Jadi sebelum UU nomor 30 tahun 2002 diubah, pemerintah ubah ini (UU nomor 31/1999, KUHP, dan KUHAP) dulu,” jelasnya.

Kalau pun pemerintah memandang perlu, sambung Ruki, sebaiknya revisi UU itu ditujukan untuk menguatkan tugas dan fungsi KPK. Menurutnya, draf revisi saat ini dipastikan akan melemahkan KPK secara lembaga.

Sebelumnya, rencana revisi UU KPK yang sudah disetujui Baleg DPR ini langsung dikritik oleh sejumlah pihak, mulai dari Indonesia Corupption Watch (ICW) sampai KPK sendiri. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK sedang berada di ujung tanduk.

Sejurus, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap menegaskan upaya-upaya pelemahan semakin nyata termasuk menggiring opini bahwa KPK dan mantan pimpinan KPK juga setuju revisi UU KPK padahal tidak pernah ada hal tersebut.

“Bahwa Pimpinan KPK saat ini kompak menolak revisi UU KPK dan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

Dia berharap Presiden tidak mengeluarkan persetujuan untuk membahas Revisi UU KPK atas inisiatif DPR yang disetujui seluruh fraksi tersebut,.

Menurut, mahal harga yang harus dibayar oleh rakyat negeri ini jika KPK lemah karena korupsi akan semakin merajalela.

Seperti diketahui, DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

Poin yang akan direvisi antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. (*)

Leave a Reply