Kritik Jokowi Terkait RUU KPK, Busyro Bilang Presiden Ini Main-main

Busyro Muqoddas, Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik keras pandangan Presiden Joko Widodo terkait beberapa poin dalam draf revisi UU KPK.

NEWSURBAN.ID – Busyro Muqoddas, mengatakan Jokowi masih menyetujui tiga poin dalam revisi UU No.30 Tahun 2002 tentangĀ  KPK yang menurutnya justru upaya nyata pembunuhan KPK. Ia menilai Presiden kini tengah membodohi publik.

“Saya melihat Presiden ini main-main, tega-teganya membodohi publik. Dikira publik ini bodoh?” kata Busyro, di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, seperti dikutip laman cnnindonesia, Sabtu (14/9).

Poin dimaksud, kata Busyro, pertama Jokowi menyetujui Dewan Pengawas di KPK. Kedua, Jokowi menyetujui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ketiga, Jokowi menyetujui perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, sejumlah poin yang ditolak oleh Jokowi antara lain soal izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Kedua, Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

Ketiga, Jokowi tak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Dan keempat, Jokowi tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak dilakukan oleh KPK.

Presiden Jokowi saat menjelaskan pandangannya di Istana Negara, Jumat (13/9), mengaku ingin lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan yang lebih kuat dari lembaga lainnya dalam memberantas korupsi.

“Saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita,” kata Jokowi.

Jokowi menyatakan penguatan KPK dilakukan dengan penyempurnaan terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Lebih dari 17 tahun UU tersebut belum direvisi.

Di sisi lain menurut Busyro pandangan Jokowi, terutama sikapnya menyetujui tiga poin revisi UU KPK, masih berpotensi melemahkan KPK. “Presiden menolak pelemahan dengan menolak empat pasal yang diajukan oleh DPR, tapi menyetujui tiga poin. Poin yang disetujui setelah kita baca, tiga poin itu masih mengandung unsur-unsur yang akibatnya pembunuhan KPK,” katanya.

Dari tiga poin tersebut, Busyro menyoroti salah satunya tentang perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.

Menurutnya poin tersebut adalah ancaman nyata terhadap independensi KPK, secara kelembagaan dan kepegawaian.

“Poin ASN adalah bentuk pembunuhan KPK secara smooth, pakai kursi listrik setrum pelan-pelan. Atau pakai arsenik, ya? Pada suatu saat nanti budaya asli sebagai lembaga independen hilang. Otomatis KPK mati,” ujar Busyro.

Lebih lanjut Busyro menjelaskan, KPK selama ini dibentuk dengan sistem perekrutan yang ketat, sebagaimana diatur dalam UU KPK. Pegawai dan penyidik KPK pun dididik dengan serius, dilatih secara mental dan fisik bahkan oleh Kopassus selama beberapa bulan.

“Kita merekrut pegawai KPK, kita juga mendesain pegawai KPK menjadi periset, analis LHKPN, menjadi penyelidik, dan yang memenuhi syarat menjadi penyidik, itu kemudian kita training dan training-nya gak main-main, secara mental dan fisik. Kita titipkan kepada Kopassus di Lembang,” ujar dia.

Pelatihan dan perekrutan pegawai KPK yang didesain sedemikian rupa, sambung Busyro, terbukti mampu menghasilkan SDM yang independen dan bisa menjaga marwah KPK itu sendiri. “Artinya Desain KPK dengan SDM yang sudah pernah dilakukan sebelumnya hasilnya independen, itu karena tidak ada nilai-nilai dan budaya ASN yang masuk di KPK,” kata Busyro. (*)

Leave a Reply