Koalisi Masyarakat Sulsel Teken Petisi Tolak RUU KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Tolak Revisi RUU KPK menggelar diskusi media dan penandatanganan petisi tolak Revisi UU KPK di Warkop Sabila, Senin (16/09/2019).

NEWSURBAN.ID – Salah satu narasumber diskusi Profesor Marwan mengatakan, sekarang Presiden Joko Widodo telah membodohi rakyat terkait pandangannya terhadap RUU KPK.

Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan menandatangani petisi menolak RUU KPK. (FOTO KOALISI MASYARAKAT SIPIL SULSEL)

“Kita dikasi bodoh-bodohi Jokowi, Jokowi bilang kpk di perkuat, di mana letak memperkuatnya KPK?,” tegasnya dalam diskusi  sejumlah masyarakat sipil Sulawesi Selatan.

Lanjut Prof Marwan Mas, yang juga Pakar Hukum Universitas Bosowa Makassar, menilai jika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi disahkan maka KPK tidak ada bedanya dengan Polisi.

“Kalau UU itu disahkan, kita tidak akan liat lagi KPK OTT, bukan mi KPK Taliban tapi KPK India,” ujarnya.

Senada Koordinator Forum Komunikasi Lintas (Fokal) NGO Sulawesi, Djusman AR menilai Revisi UU KPK dikatakan menguatkan hanya sekadar ucapan jempol belaka, karena dihambatnya hak KPK untuk penyadapan suatu kasus.

“Kita melihat revisi UU KPK tidak memperkuat tapi justru melemahkan, karena harus mendapatkan izin dari dewan pengawas,” katanya.

Djusman yang juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, dirinya menduga diadakannnya dewan pengawas KPK tersebut hanya untuk kumpulan orang-orang partai politik.

“Dewan pengawas juga inikan kita ragukan karena dimana pasal itu tidak menyebutkan kriteria-kriteria, jangan sampai dewan pengawas ini singaja dibuat untuk politisi-politisi senior,” tegasnya. (*)

Leave a Reply