Aksi Tolak RUU KPK, Sekwan DPRD Sulsel Dipaksa Bersumpah, Ini Videonya

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulsel  memaksa Sekretaris DPRD Sulsel untuk disumpah dan mengikuti pembacaan pernyataan sikap. Sekwan Wara Sarjono SH MH dipandu oleh Djusman AR salah satu penanggung jawab aksi.

NEWSURBAN.ID, MAKASSAR – KMS Sulsel melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan perubahan kedua UU KPK. Saat mereka berdemonstrasi di pelataran Gedung DPRD Sulsel, tak seorang pun anggota dewan yang berada di kantor.

Djusman AR selaku salah satu penanggungjawab aksi menyuruh beberapa orang aktivis untuk menggeledah setiap ruangan. Namun penggeledahan tak menemukan satupun anggota dewan.

Karena tidak ada anggota dewan yang akan menerima pernyataan sikap mereka, akhirnya Sekwan Wara Sarjono dipaksa untuk membacakan pernyataan sikap.

Namun sebelum membacakan pernyataan sikap, Wara dipaksa bersumpah bahwa tidak ada satupun dari 85 anggota dewan berada di tempat. Diduga mereka sengaja menghindari massa.

Wara diminta naik di atas kendaraan orasi, menerima pernyataan sikap sekaligus membacakan dengan dipandu penanggung jawab aksi Djusman AR.

Usai membacakan pernyataan sikap, Wara langsung mengirimkan pernyataan sikap tersebut ke DPR melalui faximile.

 

TOLAK PENETAPAN RUU KPK
Dalam pernyataan sikap berjudul “Tolak Penetapan Perubahan Kedua UU KPK”, KMS Sulsel menyatakan di tengah kuatnya penolakan terhadap revisi UU KPK  DPR justru tetap menyetujui.

Menurut KMS Sulsel, sejumlah persoalan dalam revisi tersebut, baik substansi maupun prosesnya tidak menyurutkan langkah DPR untuk segera menetapkan perubahan kedua atas UU KPK. Revisi UU atas hak inisiatif DPR telah disetujui bersama pemerintah.

Padahal KMS Sulsel menganggap revisi UU KPK yang telah disahkan semakin mempersempit ruang gerak lembaga anti rasuah tersebut dalam pemberantasan korupsi.

“Alasannya memperkuat KPK. Padahal dengan revisi ini sesungguhnya adalah sebuah kebohongan besar yang hanya melemahkan KPK. Bahkan lebih dari itu, revisi undang-undang ini telah menguntungkan para koruptor dan mereka yang ingin memperkaya diri dan orang lain dengan jalan korupsi.”

“Penetapan revisi undang-undang ini sesungguhnya memberi ruang dan jalan bagi pejabat yang korup untuk leluasa melakukan aksi kejahatan mereka tanpa rasa khawatir lagi dengan kewenangan KPK yang semakin dibatasi.”

“Revisi undang-undang inisiatif DPR ini tidak lagi ada pembeda KPK dengan institusi penegak hukum yang lain dalam pemberantasan korupsi, lalu apa urgensinya melakukan revisi ini?”

Oleh karena itu KMS Sulsel menyatakan menolak penetapan perubahan kedua UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK.

Djusman AR Koalisi Masyarakat Sipil Sulsel berorasi di depan DPRD Sulsel menolak penetapan RUU KPK.

KMS Sulsel terdiri LBH Apik Makassar, Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Perkumpulan Katalis, YLBH Makassar, Yayasan Mitra Bangsà, Saya Perempuan Anti Korupsi, Peradin, Laskar Merah Putih (LMPI), POSBAKUMADIN, HWDI Sulsel, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulsel, Low Investigation, HMI MPO, IMM Sulsel, Fokal NGO Sulawesi, Serikat Sopir Makassar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Anti Corruption Committee (ACC), SP Angin Mammiri. (*)

One thought on “Aksi Tolak RUU KPK, Sekwan DPRD Sulsel Dipaksa Bersumpah, Ini Videonya

  1. Pingback: Djusman Desak Komisioner dan Dewas Sikapi “KPK Sudah Berubah” | Newsurban

Leave a Reply