UMP Sulsel 2020 Naik Hanya 5,1%

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan tahun 2020 ditetapkan naik. Namun kenaikannya hanya 5,1%. Angka itu di bawah Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang mematok kenaikan Upah Minimum Regional sebesar 8,51%.

NEWSURBAN.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menetapkan rencana kenaikan UMP yang diterapkan sebesar 5,1% atau sebesar Rp3,1 juta. Kenaikan itu berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebelumnya yang menyebut kenaikan UMR sebesar 8,51 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Agustinus Appang, mengatakan meski belum ada surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait hal itu, Pemprov Sulsel sudah mengkalkulasi Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun depan.

“Nilai itu kita tetapkan sementara karena belum ada surat resmi dari Kementerian, hanya menerka dari komentar Pak Menteri. Selanjutnya itu akan dibahas di rapat bersama dewan pengupahan, tapi kan kalkulasi-kalkulasi mengenai UMP sudah ada,” kata Agustinus, Senin (21/10/2019).

Agustinus Appang mengaku sebelumnya untuk UMP 2020 yakni sebesar Rp2.860.382 naik menjadi Rp3,1 juta. “Jadi ini harus selesai tanggal 1 November loh. Itu aturannya kan?,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, UMP ini akan dikuatkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang akan berlaku per 1 Januari 2020 mendatang.

Ia menjelaskan kenaikan upah provinsi ini, melalui rumusan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilandasi dasar aturan PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Harus mempertimbangkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ini kita harus rapatkan dengan dewan pengupahan, karena kan mekanismenya seperti itu,” tutup Agus.

Bencana Bagi Buruh
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menaikkan UMP sebesar 8,51 persen 2020 dibanding nilai UMP tahun ini.

Kebijakan penetapan UMP tahun 2020 itu langsung ditanggapi dingin oleh aktivis buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng Nanang Setyono menyebut kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 8,51 persen merupakan ‘bencana’ bagi kaum buruh dan pekerja.

Menurut Nanang, penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam menentukan UMP itu ditolak oleh kaum buruh. Terlebih, Serikat pekerja menilai kenaikan yang hanya 8,51 persen tidak realistis, bahkan ngawur dengan kebutuhan riil saat ini.

“Cara perhitungan UMP di PP 78 itu ditolak kaum buruh. Pastinya, hasilnya ya tidak akan relevan. Besarnya kenaikan 8,51 persen adalah angka yang tidak realistis, malah kita sebut ngawur. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan riil kaum buruh saat ini”, ujar Nanang.

Nanang menganggap konsep dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diterapkan Pemerintah adalah upah berjalan yang tidak relevan karena berdasarkan survei tahun 2014. Padahal seharusnya konsep dasar KHL yang paling realistis adalah hasil survei setiap tahun karena angkanya sesuai dengan kebutuhan riil buruh saat ini. (*)

Leave a Reply