Evaluasi Pilkada Langsung, Tito Beberkan Beberapa Opsi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi keterangan kepada wartawan. (ist)

Usai Kemendagri melakukan riset evaluasi terhadap sistem pilkada langsung saat ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ada beberapa opsi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bisa muncul.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Opsi pilkada yang bisa muncul dari evaluasi digambarkan Mendagri Tito. Ia menyebutkan bisa saja riset evaluasi tersebut menyimpulkan kepala daerah di beberapa wilayah dipilih langsung oleh pemerintah.

Tito lalu mencontohkan enam kepala daerah di enam wilayah administratif di DKI Jakarta. “Kalau gunakan yang lebih ekstrem, penunjukan langsung. ‘Wah itu kembali ke Orde Baru’. Tidak, Jakarta tidak. Jakarta ini walikotanya penunjukan langsung, Jakarta. Itu daerah khusus, kenapa tidak ada daerah khusus lain kalau kita lihat pilkada langsung banyak mudaratnya,” kata Tito dalam pidato pada Penganugerahan Penghargaan Ormas Indonesia Maju di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (25/11).

Tak hanya itu. Dia juga membuka peluang hasil evaluasi mengembalikan pilkada langsung ke DPRD. Hanya saja kata Tito, menutup kemungkinan riset itu juga berkesimpulan bahwa pilkada langsung adalah sistem terbaik bagi pemilu di Indonesia.

Meski demikin, Tito menekankan, apapun hasilnya, harus melalui evaluasi menyeluruh dan riset akademik. Dia sekaligus membantah kabar di publik yang menyebut dirinya berniat menghapus sistem pilkada langsung.

“Saya tidak pernah mengatakan sekalipun dikembalikan ke DPRD. No, never. Yang saya sampaikan evaluasi dilakukan oleh kajian akademik,” tuturnya.

Mantan Kapolri itu mengakui pilkada langsung punya tujuan mulia untuk memberikan hak penuh warga negara memilih pemimpinnya. Namun ia mengklaim banyak keburukan yang dihasilkan pilkada langsung.

Ia menyeroti dua masalah dalam pilkada langsung. Keduanya adalah tingginya biaya politik dan potensi konflik di masyarakat. Ia mempertanyakan cara kepala daerah membalikkan modal kampanye dengan gaji yang terbatas. Kemudian ia juga mencontohkan beberapa konflik horizontal di Provinsi Papua karena perbedaan pilihan politik.

Karena itu, dia lagi-lagi menegaskan, apapun hasil temuan kajian akademik itu, bukan Kemendagri yang temukan. “Kewajiban moral Kemendagri melihat ada ekses negatif, hasilnya terserah kajian akademik,” imbuhya.

Sejak pekan lalu, Tito telah mengutarakan usulannya mengevaluasi pemilu langsung. Tito menilai pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Hal itu juga disampaikan di depan Komisi II DPR RI. Saat itu, Tito berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar.

Karena itu, Tito sendiri justru mempertanyakan sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun. “Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” kata Tito. (*)

Leave a Reply