APBD Kaltara 2020 Ditetapkan, Belanja Rp2,85 T dan Pendapatan Rp2,55 T

Kantor DPRD Kalimantan Utara.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menyetujui dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Postur belanja sebesar Rp2,85 triliun dan pendapatan Rp2,55 triliun.

TANJUNG SELOR, NEWSURBAN.ID – Usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kalimantan Utara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, H Syaiful Herman, Pemrov dan DPRD Kaltara telah menyetujui postur anggaran 2020. Menurut Syaiful upaya ini merupakan komitmen pemerintah bersama DPRD Kaltara agar penetapan APBD 2020 dilakukan tepat waktu.
Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) rincian APBD 2020 terdiri dari Rp 2,55 triliun anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebesar Rp 2,85 triliun.

Penetapan APBD 2020 dinilai tepat waktu. Syaiful, berharap organisasi perangkat daerah (OPD) segera melakukan lelang. “Artinya Desember 2019 sudah bisa melakukan lelang proyek kegiatan, di mana pengerjaan pada Januari 2020,” kata Syaiful.

Syaiful juga mengatakan, penetapan APBD 2020 yang tepat waktu, diharapkan mendorong percepatan pelelangan dan realisasi kegiatan tahun 2020. “Pak Gubernur Kaltara (H Irianto Lambrie) juga telah menginstruksikan, seluruh jajaran agar lelang kegiatan dilaksanakan di awal-awal tahun,” jelasnya.

Syaiful di dalam rapat paripurna DPRD juga membacakan sambutan Gubernur Kaltara, perihal Tema Pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 2020. Tema yang diambil berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 ini adalah ‘Memantapkan Kalimantan Utara sebagai Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing’.

Menurut Syaiful dalam hal pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemprov berkomitmen menanggulangi kemiskinan dan mendorong kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial. “Termasuk kita terus konsen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan,” katanya.

Dia mengakui, pengembangan UKM, koperasi, dan industri kreatif juga menjadi program pemprov tahun 2020, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. “Selain itu, konektivitas juga menjadi hal penting lainnya yang akan terus dilanjutkan pembangunannya. Pembangunan atau peningkatan konektivitas di Kaltara selalu menjadi perhatian utama pemprov dan pemerintah (pusat) sejak awal terbentuknya provinsi termuda ini,” jelas Syaiful.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara Denny Harianto memberi apresiasi atas Percepatan penetapan APBD 2020. Menurutnya, keputusan Pemprov dan DPRD Kaltara ini, bisa memacu pembangunan.

Denny menyebutkan, proyeksi APBD 2020, sesuai data BPKAD Kaltara, pendapatan sebesar Rp2,55 triliun dengan belanja sebesar Rp2,85 triliun.

Dia mengakui, walaupun pihaknya menginginkan penetapan APBD 2020 sebelum Desember,katanya, masih ada waktu melakukan lelang sebelum akhir Desember sesuai dengan aturan. “Kalau ditetapkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, Pemprov sudah dapat melaksanakan proses lelang. Artinya yang berkaitan dengan belanja modal dan pelayanan publik bisa terlaksana di awal tahun,” ucap Denny dikutip dari laman humas.kaltaraprov.go.id, Senin (2/12/2019).

Denny lebih lanjut mengatakan, hal baik lainnya dari penetapan APBD 2020 lebih cepat adalah penyerapan tidak lagi di triwulan IV. “Triwulan IV tinggal evaluasi saja. Jadi kita juga bisa melihat selama semester I tahun 2020, kegiatan apa saja yang tidak bisa terlaksana, kita evaluasi untuk dijadikan kegiatan lainnya. Harapannya seperti itu,” jelasnya. (adi/*)

Leave a Reply