Temui BNPB, Walikota Hidayat Serahkan Data Korban Bencana

Walikota Palu Hidayat (pakai batik) menyerahkan data korban bencana penerima dana stimulan kepada Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Taufik Kartiko di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (2/11/2019). (FOTO: YUSUF)

Walikota Palu Hidayat menemui BNPB di Jakarta, Senin (2/12/2019). Hidayat bersama sejumlah pejabat terkait menyerahkan data dan menjelaskan rangkaian proses pendataan kepada BPNPB.

LIPUTAN: YUSUF
JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Walikota Palu Hidaya menyerahkan data penerima dana stimulan kepada BNPB didampingi Kepala Bappeda Kota Palu Drs Arfan M.Si, Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi Agung, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu Mohammad Issa Sunusi, dan pejabat lainnya.

Data penerima dana stimulan rumah rusak berat, sedang dan ringan tersebut diterima oleh Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Taufik Kartiko. Dalam kesempatan tersebut, pihak BNPB Pusat menyambut baik atas data yang diserahkan Walikota Palu.

Menurutnya data tersebut menjadi perhatian BNPB untuk segera ditindaklanjuti dan mempelajari kembali data penerima dana stimulan tersebut. “Selama acuannya sesuai dengan SK Walikota Palu dan juga SK Gubernur Sulteng, maka itulah yang menjadi acuan BNPB untuk secepatnya menindaklanjutinya,” kata Taufik.

Walikota Palu Hidayat, menjelaskan kepada Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Taufik Kartiko perihal kronologis soal pendataan dana stimulan dari tahap awal hingga proses verifikasi dan resmi diserahkan langsung ke BNPB.

Data yang diserahkan tersebut adalah data pascabencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.

Hidaya menjelaskan, data tersebut merupakan pendataan pada masa tanggap darurat, November dan Desember 2018. Jumlah rumah rusak berat sebanyak 42.864 unit yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota No. 050/04.A/BAPPEDA/2019 Tentang Data Kondisi Bangunan Akibat Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya kata Hidayat, pendataan pada masa transisi ke pemulihan pada Januari sampai April 2019 dengan jumlah kerusakan rumah sebanyak 12.305 unit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota No.050/236/BAPPEDA/2019 Tentang Data Kondisi Bangunan Akibat Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahap II Tahun 2019.

Data yang diserahkan juga termasuk pendataan setelah selesai masa transisi ke pemulihan pada April 2019. Jumlah kerusakan rumah sebanyak 55.102 unit yang ditetapkan dengan keputusan Walikota No.050/237/BAPPEDA/2019 Tentang Data Kondisi Bangunan Akibat Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahap III Tahun 2019.

Hidaya menguraikan, berdasarkan keputusan Walikota No.050/237/BAPPEDA/2019 Tentang Data Kondisi Bangunan Akibat Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahap III Tahun 2019, maka Gubernur Sulteng menetapkan Keputusan Gubernur Sulteng No.360/006/BPBD-G-ST/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulteng Tahun 2018 untuk Kota Palu. SK itu memuat rumah rusak berat sebanyak 11.603 unit, rusak sedang 15.917 unit, rusak ringan 21.078 unit dengan total keseluruhan sebanyak 55.102 unit.

Pada Juni 2019, jelas Hidayat lagi, BPBD Kota Palu telah mengirimkan data rumah rusak berat, sedang dan ringan sebanyak 41.146 unit. Berdasarkan data sebagaimana angka 1 diatas setelah diverifikasi oleh BNPB yang dinyatakan valid sebanyak 38.805 unit.

“Data awal yang disampaikan BPBD Kota Palu tidak menggunakan data sesuai Keputusan Walikota No.050/237/BAPPEDA/2019 tentang data kondisi bangunan akibat gempa bumi tsunami dan likuifaksi di kota palu tahap III tahun 2019 dan Keputusan Gubernur Sulteng No.360/006/BPBD-G-ST/2019 Tanggal 18 April 2019 tentang penetapan data korban bencana alam gempa bumi tsunami dan likuifaksi provinsi sulteng tahun 2018,” kata Hidayat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Walikota Palu memerintahkan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Kepala Bappeda Kota Palu dan Dinas Dukcapil Kota Palu, selama kurang lebih 30 hari melakukan penyesuaian data rumah rusak berat, sedang dan ringan sesuai data hasil verifikasi dan validasi BNPB dengan data sesuai keputusan gubernur sulteng no 360/006/BPBD-G-ST/2019 tanggal 18 april 2019 tentang penetapan data korban bencana alam gempa bumi tsunami dan likuifaksi provinsi sulteng tahun 2018 maka ditemukan data sebagai berikut.

Sehingga data yang divalidasi sesuai keputusan gubernur sulteng no 360/006/BPBD-G-ST/2019 tanggal 18 april 2019 tentang penetapan data korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi provinsi sulteng tahun 2018 sebanyak 55.102 unit. Data penerima dana stimulan rumah rusak berat tahap 1 sebanyak 1.594 unit. Data selisih rumah rusak berat tahap 1 dan hasil verifikasi dan validasi BNPB sejumlah 38.805 unit.

“Data selisih rumah rusak berat tahap 1 dan hasil verifikasi dan validasi BNPB sebagaimana angka 3 diatas adalah sejumlah 8.194 unit dengan rincian sebagai berikut rumah rusak berat sebanyak 4.847 unit, rusak sedang sebanyak 475 unit dan rusak ringan 2.877 unit,” tutur Hidayat.

Dia mengatakan, jika masih terdapat rumah rusak berat, sedang dan ringan yang belum terdata disebabkan karena warga korban yang berdampak bencana alam Kota Palu yang mengungsi keluar Kota Palu, baik di kabupaten yang ada di wilayah Sulteng maupun yang keluar dari wilayah Sulteng yang saat ini telah kembali ke Kota Palu juga cukup banyak. Jumlahnya 15.965 unit dengan rincian sebagai berikut untuk rumah rusak berat sebanyak 1.910 unit, rusak sedang 4.512 unit dan rusak ringan 9.503. (*)