Kebut Pembangunan Pascagempa, Stakeholder Sulteng Gelar Rakor

Satgas Bencana Sulawesi Tengah melakukan rapat koordinasi bersama pejabat daerah se Sulawesi Tengah, Rabu (11/12/2019) di Aula Torabelo Polda Sulawesi Tengah. (HUMAS-PROTOKOL PEMKOT PALU)

“Koordinasi terkait percepatan pembangunan pascabencana di Sulawesi Tengah sebaiknya diadakan secara berkala, agar hal-hal yang dilakukan dapat terus dievaluasi.” Walikota Palu Drs Hidayat M.Si.

PALU, NEWSURBAN.ID – Wali kota Palu  Hidayat mengatakan rapat koordinasi terkait percepatan pembangunan pascagempa harus dilakukan secara berkala.

Walikota Palu Hidayat berbicara dalam rapat koordinasi bersama Satgas Bencana Sulawesi Tengah. (HUMAS-PROTOKOL PEMKOT PALU)

Menurut dia dengan rakor berkala, program yang sudah berjalan dapat dievaluasi. “Dalam rakor bisa dilakukan evaluasi untuk mempercepat pembangunan,” kata Hidayat saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Pascabencana provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019-2020 di Aula Torabelo Polda Sulawesi Tengah pada Rabu, 11 Desember 2019.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Bencana Sulawesi Tengah Kolonel Inf. Agus Sasmita yang juga merupakan Komandan Korem 132 Tadulako. Turut hadir Kapolda Sulteng Irjen Pol Lukman W. Hariyanto, Bupati Donggala Kasman Lassa, Wakil Bupati Sigi  Paulina, dan perwakilan BNPB.

Dalam arahannya, Agus Sasmita memaparkan bahwa  progres tahap 1 pembangunan perumahan dan pemukiman di Provinsi Sulawesi Tengah periode 7 November – 10 Desember 2019 sebanyak 729 unit rumah yang pengerjaannya oleh TNI sebanyak 13 unit dan non TNI sebanyak 716 unit.

Adapun yang dibangun tersebut meliputi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) 36 unit, Rumah Instan Konvensional (Riko) 645 unit, Rumah Instan Ramah Gempa (Risma) 39 unit, dan Rumah Instan Kayu (Rika) 9 unit.

“Sebelum lebaran para Penyintas sudah harus masuk ke dalam Huntap khususnya bagi para Penyintas yang akan direlokasi sesuai perintah Presiden RI,” ungkap Danrem.

Menurutnya alokasi pendanaan TNI dalam hal ini sama sekali tidak mengganggu dana stimulan masyarakat maupun APBD provinsi/kabupaten/kota, namun diambil dari dana alokasi khusus yang sudah dipersiapkan.

“Jadi anggapan kalau TNI mengambil dari Rp50 juta dana stimulan itu salah. Justru kita membantu, olehnya yang punya tanggung jawab di sini, mari kita sama-sama,” ungkap Danrem.

Sementara itu, Wali kota Palu menyarankan agar Rapat Koordinasi terkait percepatan pembangunan pascabencana di Sulawesi Tengah ini diadakan secara berkala, agar hal-hal yang dilakukan dapat terus dievaluasi. (yusuf/*)

Leave a Reply