Tindaklanjut Arahan Presiden, Gubernur Kaltara Usulkan 6 Proyek Tahun 2020

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat bersama Seskab Dr Pramono Anung. (dok)

Gubernur Kalimantan Utara mengusulkan 6 proyek kepada Presiden. Usulan itu merupakan tindaklanjut dari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Utara awal Desember 2019.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Menundaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kaltara, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, mengusulkan 6 proyek ke pusat tahun 2020. Usulan tertulis kepada Presiden Jokowi dilakukan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Dr Pramono Anung.

Terkait dengan usulan tersebut, Gubernur Irianto, menginstruksikan kepada sekretaris provinsi (Sekprov) juga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membuat usulan rencana program menurut bidang masing-masing. “Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja (Kunker) Presiden ke Kaltara pada 18 hingga 19 Desember lalu. Saat itu, ada beberapa arahan Presiden yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara,” kata Irianto.

Proyek yang diusulkan, yakni pembangunan dan peningkatan jalan Long Bawan-Long Midang, jalan lingkar perbatasan Krayan, jalan dan jembatan Malinau-Binuang, dan jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning-Mangkupadi (KIPI). “Lalu, pada tahun depan akan dimulai pembangunan infrastruktur fisik Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2018 (dana APBN),” jelas Gubernur.

Usulan lainnya, adalah perpanjangan landasan Bandara Juwata Tarakan. Termasuk, penyelesaian kanal dan dermaga speedboat terintegrasi dengan terminal Bandara Juwata Tarakan. “Perlu juga diusulkan dukungan penyelesaian pembangunan dermaga antar kabupaten/kota Tengkayu I Tarakan, serta percepatan realisasi investasi PLTA Kayan dan PLTA Mentarang,” beber Irianto.

Gubernur mengungkapkan, setiap usulan harus dilengkapi dengan data pendukung. Seperti foto, peta, video, termasuk besaran rencana anggarannya. “Draft surat dan lampirannya harus selesai dan dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 Desember 2019,” ungkap Gubernur.

Selain itu, untuk lebih formal dan patuh administrasi, maka surat tersebut patut pula ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menko Perekonomian, Mendagri, Menteri PPN/Ka Bappenas, Seskab, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Ketua Komisi XI/Anggaran DPR RI, Para Anggota DPR RI Dapil Kaltara, dan Para Anggota DPD RI Dapil Kaltara. “Diharapkan usulan Kaltara ini dapat menjadi perhatian pihak eksekutif juga legislatif. Khususnya, perwakilan Kaltara,” tutup Gubernur. (humas/adi/*)

Leave a Reply