Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Enrekang

Pergerakan Mahasiswa Pemantau Pelanggaran Hukum Sulsel, Waraguevara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Enrekang. Mahasiswa jua mendesak lembaga antirasuah itu memeriksa Bupati Enrekang Muslimin Bando.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Waraguevara dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2020), menyebutkan DAK yang sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Sulsel harus dituntaskan.

Menurut Waraguevara penanganan kasus tersebut  sangat lamban. Karena itu dia mendesak KPK turun tangan memeriksa Bupati Enrekang Muslimin Bando.

“Dinas Pekerjaan Umum memanfaatkan anggaran Rp39 miliar tersebut dengan kegiatan yang berbeda, biaya diperuntukkan membiayai kegiatan irigasi pipanisasi tertutup,” kata Waraguevara.

Waraguevara menegaskan, pipanisasi itu merupakan keperluan masyarakat, bukan malah diselewengkan atau dimanipulasi.

“Dugaan sementara Anggarannya pun kemudian dipecah menjadi 126 paket pengerjaan yang diduga fiktif,” kata Waraguevara.

Dia mengatakan, kepala daerah sebaiknya menjadi prioritas Kejati dan Polda Sulsel untuk diawasi dan ditindaki. “Sampai kapan anggaran daerah itu dihabiskan hanya memperkaya diri dan keluarga para bupati,” kata Waraguevara.

Waraguevara menegaskan, ketika Kejati Sulsel tidak mampu menangani kasus tersebut, seharusnya  Mabes Polri dan KPK  turun langsung memeriksa Bupati Enrekan Muslimin Bando.

“KPK dan Mabes Polri tidak boleh tebang pilih. Tangkap dan miskin kan kepala daerah yang anti kemakmuran rakyatnya,” tegas Pahmuddin.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin 2011-2012 Pahmuddin, mengutip keterangan Kajati Firdaus Dewilmar bahwa dalam kasus DAK ini, sudah dalam penyidikan, dugaan suap-menyuap, mark up, kesalahan spek, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dituntaskan sesuai SOP. “Ini yang menjadi fokus penyidikan,” kata Pahmuddin.

“Kejaksaan tidak elok mengulur-ulur kasus demikian, butuh kesungguhan hati membuktikan bahwa penegakan hukum itu ditegakkan,” sambung Pahmuddin.

Dia menjelaskan, peranan institusi penegakan hukum yang sekian banyak sebaiknya menjadikan prioritas segala kasus yang sudah ada. “Pada awal tahun ini sejatinya menjadi batu loncatan mengukir prestasi dalam membasmi para pejabat negara yang telah disumpah dibawa kitab suci tetapi korup,” tuturnya.

Pahmuddin mengatakan, dengan mandeknya perkara dugaan korupsi DAK yang ditangani Kejati Sulsel, dia mendesak KPK mengambil alih. “KPK RI tidak boleh menutup mata,” imbuhnya. (*)

Leave a Reply