DPRD Sulsel Lakukan Teguran, PT. PUL Tetap Beraktivitas

sejumlah mobil melakukan pengangkutan Ore dari lokasi Tambang ke Jetyy, Rabu (29/01/2020).

Padahal waktu itu kita turun ada komisi D DPRD Sulsel, ada ESDM Provinsi Sulsel, Ada Bapedalda, ada DPRD Lutim, dan DLH Lutim. Namun diabaikan begitu saja niat kami ini.

LUWU TIMUR, NEWSURBAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), memberikan intruksi kepada PT.PUL, untuk tidak melakukan aktivitas menambang sebelum memperbaiki Settlingpondnya. Namun, intruksi dikeluarkan DPRD Sulsel, malah diabaikan oleh PT.PUL.

Hal itu terlihat sejumlah mobil melakukan pengangkutan Ore dari lokasi Tambang ke Jetyy, Rabu (29/01/2020).

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jhon Renden Mangontan mengatakan, apa yang dilakukan oleh PT.PUL dianggap ingin melawan Pemerintah. Apalagi hasil peninjauan kami di lapangan tak satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektur Tambang di realisasikan PT PUL.

”Kami tegas, meminta PT PUL menghentikan segala aktivitas penambangannya termasuk pengakutan Ore Nikkel sebelum ada jaminan dari PT PUL untuk melaksanakan semua instruksi yang dikeluarkan Inspektur Tambang,” tegasnya.

Baca Juga :

 Pencemaran Lingkungan, DPRD Sulsel Kunjungi 3 Tambang Nikel di Lutim

PT PUL Dipermalukan di Depan PT CLM atas Pembuatan Settlingpond

Menurut Jhon, PT. PUL melakukan pengangkutan ore Nikel berdasarkan surat yang diterbitkan ESDM Provinsi Sulsel. Untuk itu, Jhon pun mengaku sudah mengontak ESDM terkait surat tersebut karena dilapangan tak satupun instruksi yang dilahirnya lembaga pemerintah dilaksanakan PT PUL.

Lanjut kata dia, sudah mengontak Mr. Lung Pemilik PT PUL. Dimana Mr. Lung ternyata sudah menyepakati untuk melaksanakan semua instruksi yang dikeluarkan Inspektur Tambang dan DLH. Lantas kenapa dilapangan ini berjalan tidak sesuai harapan, setelah ditelusuri ternyata ada komunikasi yang tidak nyambung antara Mr Lung dengan Akbar.

Dalam implementasinya, baik itu terkait oprasional pertambangan Akbar selaku direktur ternyata tidak sepenuhnya mengikuti arahan Mr Lung untuk melaksanakan instruksi tersebut . Bahkan kewenangan Kepala Teknik Tambang (KTT) juga di pasung, sehingga KTT yang seharusnya menjadi ujung tombak di perusahaan tambang tidak bisa berbuat apa-apa.

”Atas nama DPRD Prov Sulsel, kami sudah meminta Mr Lung datang ke Makassar, untuk menghadiri rapat dengan Komisi D terkait PT. PUL di Luwu Timur. Tapi sambil menunggu Mr Lung itu, kami minta pengangkutan ore Nikkel dihentikan, ini sudah disampaikan langsung ke Mr Lung dan dia sepakat,” kata Jhon

Komisi D juga akan melakukan rapat dengan Gubernur Sulsel terkait hasil kunjungan ke PT PUL, yang belum melaksanakan isntrusksi tersebut.

Jhon menyampaikan, Komisi D DPRD tidak ada maksud untuk menghalang-halangi investasi PT PUL di Luwu Timur, banyak hal yang kami pikirkan, di PT PUL ada pekerja yang menggantungkan pendapatan di PT PUL, berpengaruh juga buat PAD Luwu Timur jika perusahaan ini di tutup permanen.

Namun disisi lain, tak kalah penting di pikirkan di bawah lokasi tambang PT PUL ini ada desa, ada warga yang sudah tinggal disitu sebelum PT PUL beroperasi. Ada juga empang dan kebun warga, Ada juga jalan negara. Apabila kondisi lingkungannya tidak dibenahi ini akan mengancam keselamatan warga. ”Kami sudah lihat kondisinya sangat rawan longsor,” jelasnya.

Jhon menambahkan, sewaktu di lokasi tambang tempo hari kita sempat bahas soal tumpukan ore Nikel, DLH Lutim keberatan jika di angkut ke Jetty, karena kalau di jetty dikhawtirkan akan dikapalkan secara diam-diam.

Maka dari itu, kata Jhon, akan melakukan musyawarah untuk menentukan di mana bagus lokasi ore itu ditempatkan. Ketika itu mau di musyawarahkan pihak PT PUL menghindar.

Padahal waktu itu kita turun ada komisi D DPRD Sulsel, ada ESDM Provinsi Sulsel, Ada Bapedalda, ada DPRD Lutim, dan DLH Lutim. Namun diabaikan begitu saja niat kami ini.

”Sekarang mereka ngotot mengakut lagi ore Nikel itu ke jetty, sepertinya PT PUL ini mau seenaknya saja dalam berinvestasi di Lutim,” tutupnya. (*)