Bangun RPH Modern, Pemkot Makassar Siap Tambah Anggaran

Sekretaris Daerah Kota Makassar Muhammad Ansar, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Komisi C DPRD Kota Makassar Mario David, dan Kadis DP2 Makassar Abd Rahman Bando membahas rencana pembangunan RPH Modern di RPH Manggala, Selasa (4/2/20). humas

Untuk mewujudkan rumah potong hewan (RPH) modern di Manggala, Pemkot Makassar siap menambah anggaran. Hal itu dilakukan untuk menjamin mutu daging untuk dikonsumsi konsumen.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Kota Makassar tengah menghitung-hitung untuk membangun RPH modern di Manggala. Untuk mewujudkan itu, Pemkot Makassar akan menyiapkan anggaran tambahan.

Sekretaris Daerah Kota Makassar Muh Ansar saat Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan RPH Terstandar (modern) di Auditorium Kecamatan Manggala, Senin (3/2) mengatakan untuk membangun RPH tersebut menjadi lebih baik dibutuhkan anggaran tambahan.

Klik: Jamu Pj Walikota Makassar, Sigit Purnomo Sebut Kunjungan Kehormatan

“Pemkot sangat apresiasi, sangat mendukung, dan kami siap. Laporan kadis pertanahan dana pembebasan lahan masih kurang, hanya Rp6 miliar. Kalau masih kurang, kami siap tambah pada APBD Perubahan,” katanya dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Komisi C DPRD Kota Makassar Mario David, dan Kadis DP2 Makassar Abd Rahman Bando.

Ansar berharap rencana itu sekaligus menjawab banyaknya sorotan masyarakat terkait kondisi RPH saat ini. Selain tidak bersih, bau, serta mencemari lingkungan sekitar, RPH saat ini disebut juga tidak mendapatkan sertifikat halal. Sehingga akan menjadi perhatian pemerintah untuk segera dibenahi sesuai standar.

Wagub Sulsel Andi Sudirman mengatakan, pembangunan RPH modern ini harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. “Saya tidak terlalu bangga kalau dikatakan RPH modern tapi orang di sekitar sana hilang. Karena itu kami mengharapkan input dari masyarakat termasuk dari pengusaha pemotongan. Selain itu standar sertifikasinya harus jelas baik produk yang dihasilkan maupun pekerja dan peralatannya harus bersertifikasi,” jelas Wagub.

Tak hanya itu. Menurut Sudirman, RPH ini harus memenuhi unsur ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Higienis dan Halal).

Klik: Kunjungi Singkarrang, Rombongan Ketua TP PKK Makassar Terobos Cuaca Ekstrim

Sementara Kadis DP2 Rahman Bando menjelaskan RPH ini rencananya dibangun di atas lahan 10 hektar karena terintegrasi dengan 10 fungsi. Antara lain, industri pengolahan unggas, pupuk organik, daging, kerajinan kulit dan tulang, dan RS Hewan.

“Pada tahun 2015 saat perencanaan itu anggarannya mencapai Rp60 miliar. Saat ini anggaran yang kami punya yakni Rp10 miliar dianggarkan Pemprov untuk bangunan, Pemkot Makassar Rp6 miliar untuk lahannya, dan Rp3,5 miliar untuk peralatan. Anggarannya bersumber dari pemerintah pusat,” kuncinya.*

Leave a Reply