Alasan Kuat, Irianto Berjuang Golkan DOB Kota Tanjung Selor

Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie.

Usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Uatara terus diperjuangkan. Dari beberapa DOB yang diusulkan, Gubernur Irianto Lambrie menyebut Kota Tanjung Selor “super khusus”.

TANJUNG SELOR, NEWSURBAN.ID – Setelah audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyatakan dalam waktu dekat akan memimpin rombongan audiensi baru ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Irianto Lambrie menyatakan, akan bersama-sama Dr Drs Marthin Billa Ketua Badan Usaha Legislasi Daerah (BLUD) DPD RI memasukkan tindaklanjut usulan pemekaran Kota Tanjung Selor ke DPR RI dan DPD RI.

Gubernur juga telah bertemu Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Jakarta, Senin (3/2/20) setelah audiensi dengan Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Muhammad Tito Karnavian perihal percepatan pemekaran Kota Tanjung Selor.

“Beliau (Ketua Komisi II DPR RI) sangat mendukung. Dari komunikasi kami, beliau akan menjelaskan ke para anggota Komisi II dari lintas fraksi di DPR RI,” tuturnya dilansir website resmi Pemprov Kalimantan Utara.

Upaya gubernur tak sampai di situ. Dia juga mendesak Pemkab Bulungan, Presidium, dan jajarannya di Pemprov Kaltara segera melakukan revisi naskah akademik pemekaran Tanjung Selor dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan luar biasa atau “super khusus” sesuai arahan Mendagri.

“Ini harus cepat, karena naskah akademik ini dasar bagi DPR RI untuk membuat RUU (Rancangan Undang-Undang). Tentu nanti ada rapat dengar pendapat dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama dengan daerah baik kabupaten, provinsi, dan unsur masyarakat,” tuturnya.

“Saya berharap calon DOB daerah lain di Kaltara jangan dikira tidak diperjuangkan. Yang harus dipahami adalah tidak harus sekaligus. Kita harus cari pintu masuk dulu. Kalau pintu masuk sudah terbuka kan yang lain gampang. Kami juga harap jangan dipolitisasi,” tuturnya dikutip dari website resmi Pemprov Kalimantan Utara, Senin (10/2/20).

Irianto menambahkan, dari aspek pemenuhan syarat kewilayahan dan pembiayaan, perealisasian Tanjung Selor sebagai DOB memang butuh upaya ekstra. Di samping pembiayaan dari Kabupaten Bulungan sebagai kabupaten induk, kemungkinan besar ada tanggung jawab lain yang harus dipenuhi kabupaten induk.

“Kalau dia Daerah Otorita Khusus di bawah gubernur atau pemprov, Pemkab Bulungan tidak membiayai. Tetapi itu akan diatur oleh APBD provinsi dan juga penyediaan infrastruklturnya bsia lebih matang,” tuturnya.

Klik >>> DOB Tiga Daerah di Kaltara Tak Disetujui, Deddy Beberkan Penyebabnya

Sebelumnya Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan usulan DOB di Kalimantan Utara ditolak DPR.

Alasannya, DOB yang baru diusulkan terhalang karena banyak daerah lain yang juga memaksakan pemekaran namun tidak memiliki fondasi kuat. Bahkan Deddy menilai pada DOB masa lalu ada praktik kotor di dalamnya.

384 DAFTAR TUNGGU DOB
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jeweng menyebut ada 384 daftar tunggu pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Ini terjadi akibat dari moratorium pemekaran daerah selama 5 tahun oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014.

Namun, Robert mengkritik, selama moratorium pemerintah tidak melakukan apapun selama jeda waktu tersebut. Padahal seharusnya selama moratorium dilakukan berbagai evaluasi atau pembinaan terhadap daerah pemekaran.

Dia menekan pemekaran daerah memang tidak mudah. Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) kala itu berhasil melakukan moratorium dengan dua alasan. Anggaran untuk pemekaran daerah dialokasikan ke infrastruktur dan meminta Pemda Provinsi tidak melakukan pemekaran tanpa menyerahkan 2 rancangan peraturan pemerintah (RPP).

Kini moratorium pemekaran daerah sudah berhasil dilakukan oleh Jusuf Kalla, namun nasib moratorium selanjutnya ada di tangan Maruf Amin.

Dia mengingatkan masalah moratorium ini banyak mengandung tekanan. Tak hanya dari daerah, tetapi juga dari para elit politik di DPR hingga elit politik. “Tergantung Ketua DPOD (Wapres Maruf Amin), kuat enggak menahan laju permintaan ini. Saya harap jangan goyang, kalau ada permintaan seperti ini,” kata Robert. (sm/hk/adi/*)

One thought on “Alasan Kuat, Irianto Berjuang Golkan DOB Kota Tanjung Selor

  1. Pingback: FK Wija To Luwu Yogyakarta Kembali Gelar Aksi Pencabutan DOB Luwu Tengah | Newsurban

Leave a Reply