Ombudsman RI-Pemkot Palu Bahas Kepemilikan Lahan Berpindah Wilayah Akibat Likuifaksi

Asisten II Pemkot Palu Denny Taupan mewakili walikota saat menghadiri rapat koordinasi membahas laporan masyarakat terkait penundaan ganti rugi lahan hunian tetap warga Kabupaten Sigi yang lahannya telah bergeser ke Kelurahan Petobo, Kota Palu dan kini sudah digunakan sebagai lokasi Huntap. (yusuf/humas)

Pemerintah Kota Palu berama Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah membahas tumpang tindih kepemilikan lahan yang berpindah wilayah akibat likuifaksi pada September 2018 silam. Rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan, karena status tanah yang bergeser itu, harus diuji melalui pengadilan perdata.

PALU, NEWSURBAN.ID – Asisten II Pemkot Palu Denny Taupan mewakili walikota  menghadiri rapat koordinasi, membahas keluhan masyarakat Kabupaten Sigi terkait penundaan ganti rugi lahan yang digunakan untuk membangun hunian tetap (Huntap).

Rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulteng dihadiri Sekretaris Dinas PU Kota Palu Fadel HS, Kabid Pertanahan Dinas DPRP Kota Palu Moh Appan. Dari pihak Ombudsman diwakili Pelaksana Harian Ruslan Yasin dan Bob Jaffar, serta staf lainnya.

Dalam rakor tersebut, Denny Taufan mengatakan, bagi warga Petobo yang berdampak bencana dan tetap ingin tinggal di wilayah Petoba juga dengan salah satu solusi akan dibangunkan Huntap Satelit.

Baca:

Sekdis PU Kota Palu Fadel HS menambahkan, wilayah Ngatabaru dulunya masuk wilayah Kabupaten Sigi. Namun saat ini sudah masuk dalam wilayah Kelurahan Petobo Wilayah Kota Palu.

Sehingga, sambung Fadel, hak kepemilikan tanah bagi warga yang mengklaim pemilik lahan menjadi tumpang tindih. “Dan Pemkot Palu sudah berkoordinasi ke BPN Sigi dan lokasi tanah tersebut karena kepemilikan lahan itu tumpang tindih,” jelasnya.

Senada juga disampaikan Kabid Pertanahan Dinas DPRP Kota Palu Mohammad Appan. Menurut Appan, laporan yang masuk ada 285 sertifikat tanah warga Ngatabaru. Laporan itu diakui.

Tetapi sambung dia, Pemkot Palu, saat mengganti rugi harus jelas kepada warga siapa yang mau dituju karena keberadaan sertifikat tersebut harus melalui hukum perdata, pengujian di pengadilan.

“Jadi belum akan dibangun Huntap Satelit di lokasi tersebut karena belum ada kepastian hukumnya,” ujar Appan.

Sementara itu, pihak Ombudsman Ruslan Yasin menyebutkan, ada laporan yang masuk dari warga Ngatabaru yang sudah masuk dalam wilayah Kelurahan Petobo sebanyak 120 orang. Laporan diwakili laporan oleh warga bernama Nicolas Salama.

Jadi dasar laporan tersebut kata Ruslan menjadi bahan Ombudsman RI Perwakilan Sulteng mengklarifikasi ke Pemkot Palu, lokasi mana saja yang akan dibanguni Huntap Satelit, untuk menjawab keluhan masyarakat terkait penundaan ganti rugi lahan huntap. (yusuf/*)

One thought on “Ombudsman RI-Pemkot Palu Bahas Kepemilikan Lahan Berpindah Wilayah Akibat Likuifaksi

  1. Pingback: DPKP Palu Kembangkan Markisa di Mamboro, Luasnya 2 Hektare Anggaran Rp259 Juta | Newsurban

Leave a Reply