Dishub Nunukan Sebut 300 Lebih Angkutan Sungai Beroperasi Ilegal, Bisa Kena Pidana

Aktivitas speed boat dan perahu motor angkutan umum di Pelabuhan Sungai Bolong, Kabupaten Nunukan. (ama)

Dishub Nunukan menyebut, ada sekitar 300 lebih kapal belum memiliki SPB. Mereka berlayar illegal. Bahkan, alat keselamatan baju pelampung sudah tidak layak dipakai.

NUNUKAN, NEWSURBAN.IDDinas Perhubungan 🤔 Nunukan mengingatkan operator angkutan umum sungai speed boat dan perahu yang nekat berlayar tanpa  SPB bisa dipidana.

Penerapan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan sanksi berat untuk angkutan sungai sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) No 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dalam Provinsi. Dalam  Pergub itu, Gubernur Provinsi Kaltara memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk melayani, menerbitkan SPB kepada seluruh angkutan sungai.

Pergub tersebut telah disosialisasikan Dishub Nunukan. Dan terhitung sejak 25 Pebruari 2020, seluruh angkutan umum sungai baik speed boat maupun perahu diwajibkan melengkapi alat transportasinya dengan SPB.

Untuk angkutan yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, SPB diterbitkan Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan. “Kewajiban ini disertai sanksi tegas berupa larangan berlayar hingga sanksi terberat tindak pidana ringan,” kata Kasi Kepelabuhan dan Keselamatan Pelayaran Dishub Nunukan, Lisman, Rabu (26/2/20).

Baca:

Lisman mengakui kewengan menerbitkan SPB baru berlaku tahun ini setelah ada landasan hukumnya berupa Pergub. “Tahun-tahun sebelumnya Dishub belum memiliki kewenangan menerbitkan SPB, nah mulai tahun 2020, kami diberikan hak melayani penerbitan dokumen kapal berupa SPB,” kata Lisman.

Dia menjelaskan, pemilik yang belum mengantongi SPB, harus memiliki surat izin trayek (SIT), surat izin usaha (SIB), dan sertifikasi kelayakan kapal (SKK). “Semua dokumen tersebut diterbitkan oleh Dishub Nunukan,” kata Lisman.

Lisman mengatakan, sesuai kesepakatan rapat instansi kelautan, seluruh kapal yang berlayar di sungai harus dilengkapi dengan dokumen dan memiliki alat keselamatan berupa baju pelambung yang layak digunakan oleh penumpang.

“Hasil rapat instansi bersama masyarakat dan pemilik perahu sepakat akan menindak kapal tanpa dokumen dan ada sanski tegas hukum,” tegas Lisman.

Bagaimana mengurus dokumen SPB? Lisman menjelaskan, pengurusan dokumen SPB diawali dengan pembuatan pas kapal yang diterbitkan Syahbanddar. Setelah surat terbit, pemilik kapal membawa dokumen pas sungai ke Dishub Nunukan untuk dibuatkan Sertifikat Kelayakan Kapal dan Surat Kelayakan Kapal.

Sehingga menurut Lisman, proses penerbitan dokumen tergantung cepatnya hasil pemeriksaan Syahbandar.  Jika pihak Syahbandar menilai layak dibuatkan pas sungai, maka secara bersamaan Dishub juga harus menerbitkan Sertifikat Kelayakan Kapal dan Surat Kelayakan Kapal.

“Intinya setelah Syahbandar memproses pas kapal, yang jelas, kami pasti proses secepatnya sesuai ketentuan tanpa biaya,” tuturnya.

Dengan penerapan wajib SPB bagi angkutan umum sungai tersebut, Lisman mengatakan, seluruh speedboat dan perahu tidak bisa lari-lari atau tidak melakukan tambat di dermaga pelabuhan. Dengan cara inilah, pemerintah daerah tidak hanya memastikan keamanan dan keselamatan penumpang, juganakan mendapatkan penghasilan dari retribusi pungutan kapal.

Bagi speed boat dan perahu yang berada di luar Pulau Nunukan, Dishub akan memberikan layanan dengan mendatangi pemiliknya. Kebijakan ini bersamaan dengan larangan kepada alat transportasi melakukan pelayanan sejak tanggal 25 Pebruari 2020.

Menurut Lisman, ada ratusan angkutan sungai di Kabupaten Nunukan belum dilengkapi SPB. Lismen menyebut mereka sangat lalai terhadap kewajiban sehingga menyebabkan sulitnya mendapatkan dokumen yang prosesnya cukup panjang.

“Ada sekitar 300 lebih kapal belum memiliki SPB, mereka berlayar illegal, bahkan alat keselamatan baju pelampung tidak layak dipakai,” sebutnya.

Untuk mempemudah penerbitan dokumen, Gubernur Kaltara mendengarkan aspirasi masyarakat dengan menerbitkan amanah perintah kepada Dishub Nunukan. Lewat cara ini pemerintah berharap semua kapal dilengkapai dokumen resmi dan layak berlayar. (ama/*)

One thought on “Dishub Nunukan Sebut 300 Lebih Angkutan Sungai Beroperasi Ilegal, Bisa Kena Pidana

  1. Pingback: Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM | Newsurban

Leave a Reply