Minimalkan Dampak Bencana, BPBD Nunukan Petakan Zona Rawan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan H Hasriansyah. (ama)

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nunukan mulai memetakan lokasi rawan bencana. Tidak hanya titik panas yang memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), BPBD Nunukan juga memetakan zona rawan longsor dan banjir.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kabupaten Nunukan 😎 Nunukan H Hasriansyah mencatat pada 2019 terjadi 107 kasus bencana.

Kasus bencana tersebut dominan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 72 kasus dengan luas lahan 186,5 hektare.

Kasus bencana kedua adalah kebakaran permukiman dan perumahan sebanyak 13 kasus, disusul banjir di 12 lokasi, longsor 5 lokasi, kasus orang hilang d, abrasi 1 lokasi, wabah epidemi (DBD) 1 kasus.

Dari rangkaian kasus tersebut, tercatat tiga orang meninggal dan tujuh dirawat di rumah sakit dan selamat.

“Dengan segala keterbatasan, BPBD telah bekerja maksimal. Keterbatasan kami mulai jumlah armada, anggaran operasional, dan sumber daya manusia,” jelas Hasriansyah.

Baca:

Untuk memaksimalkan peranan BPBD, Hasriansyah mengusulkan, penambahan pelengkapan untuk kebencanaan yang memadai, penyiapan dan penempatan SDM, dan dukungan anggaran yang cukup

Hasriansyah menyebutkan, pihaknya juga telah melakukan Peta Rawan Bencana yang dirancang oleh BPBD Nunukan. “Ini merupakan program terbaru di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Menurut dia, tahun ini, peta rawan bencana difokuskan di Pulau Nunukan dan Sebatik. Selanjutnya, pada 2021 difokuskan untuk wilayah 3. Yakni, rawan banjir dan longsor di Sembakung dan Semengaris.

“Berdasarkn beberapa kasus yang terjadi pada 2019 tentang kebakaran hutan dan lahan hingga hari ini, kita betul-betul fokus untuk mencoba mencari solusi, karena yang ditakutkan adalah kebakaran hutan lindung apalagi lokasi yang paling sering terjadi belakngan ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami dari BPBD mencoba untuk meluncurkan program pemetaan lokasi rawan bencana hingga titik fokus kita ada dan dapat mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutur Hasriansyah.

Dia pun menyebutkan, pemetaan itu dilakukan mengacu pada fungsi utama BPBD Nunukan yakni penangulangan bencana, pencegahan bencana, dan penanganan darurat rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami dari BPBD sebisa mungkin untuk memaksimalkan tugas kami sebaik-baiknya,” katanya.

Peta rawan bencana yang telah disusun, lanjut Hasriansyah, akan diberikan ke setiap instansi terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (ama/*)

Leave a Reply