Bawaslu Maros Khawatir Tahapan Pilkada Terganggu, Dana Hibah Belum Cair

Ketua Bawaslu Maros Sufirman

Ketua Bawaslu Maros mengaku semenjak penandatanganan NPHD pada 1 November 2019 sampai saat ini belum ada pencairan tahap awal.

MAROS, NEWSUBRAN.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maros Sufirman pahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maros terancam terganggu. Pasalnya, anggaran dari pemerintah tak kunjung cair.

Sufirman mengatakan, Maros adalah satu-satunya kabupaten di Sulsel yang akan menggelar Pilkada sampai saat ini belum mencairkan anggaran hibah Pilkada tahap I sebanyak 40 persen untuk Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum.

“Anggaran hibah Pilkada Maros untuk Bawaslu belum cair, agenda sosialisasi dan pengawasan bisa mandek. Komisi II DPR RI berjanji akan menindaklanjuti kendala- kendala tersebut ke pusat,” kata Sufirman dalam keterangannya, Sabtu, 7 Maret 2020.

Dia pun menjelaskan, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu, disebutkan 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Baca:

Namun sejak penandatanganan NPHD pada 1 November 2019 sampai saat ini belum ada pencairan tahap awal.

“Padahal ini adalah perintah Permendagri 54 tahun 2019. Semua penyelenggara Pemilu hingga saat ini belum mendapat kejelasan kapan anggaran itu akan cair,” jelas Sufirman.

Dia berharap ketidakpastian itu tak bisa terus dibiarkan. Sebab dia khawatir tahapan penyelenggaraan Pilkada di Maros menjadi terganggu.

Sufirman lebih lanjut mengakui, belum cairnya anggaran tersebut, honor dan sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) belum terbayarkan selama dua bulan.

Menurutnya hal tersebut juga sangat berpengaruh pada aspek kinerja Panwascam sekarang ini. “Ini sebagai ancaman bagi proses demokrasi di Maros. Bagaimana pengawas pemilu akan bisa bekerja maksimal mempersiapkan segala sesuatunya untuk mensukseskan Pilkada tanpa anggaran,” ujarnya.

Sementara Pilkada Maros akan dilakukan serentak dengan 270 daerah lain pada tangga 23 September mendatang. Pilkada 2020 diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, setidaknya ada 270 daerah yang menggelar Pilkada. (*)

Leave a Reply