Pengamat Politik Kaltara: Jangan Tukar Hak Pilih dengan Materi

Menjelang Pilkada Kalimantan Utara, masyarakat diimbau menggunakan hak suaranya kepada calon yang dianggap mampu membawa daerah lebih maju. Masyarakat diimbau tidak menukar suara dengan uang atau materi.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Pengamat Politik Kalimantan Utara ❤❤❤, Andi Nur Rahmadi mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam politik uang di 270 daerah akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 23 September 2020.

Khusus di Kalimantan Utara, Pilkada Serentak meliputi Pilkada Gubernur Kaltara, Pilkada Kabupaten Malinau, Bulungan, dan Nunukan, Tana Tidung.

Pesta demokrasi di Kaltara, janji politik kian ramai dipublikasikan melalui spanduk, baliho, dan media-media sosial untuk mendapatkan simpati publik. Tak kalah spektakulernya, gambar-gambar para kontestan bertebaran di pinggir-pinggir jalan dengan berbagai pose, senyum manis. “Perang ini di Kaltara sudah dimulai melalui Sosial Media Facebook dan Instagram, lewat tim masing-masing calon untuk membangun framing-framing calonnya. Menarik memang,” katanya.

Fenomena pesta demokrasi di Indonesia, tak terkecuali di Kaltara, setiap lima tahun ongkosnya kian naik. Bukan hanya belanja alat peraga dan sosialisasi, serangan-serangan fajar juga masih kerap terjadi. “Satu suara itu berpengaruh menentukan suara di bilik TPS, ibarat kata antara ada tiada kadang bisa dibuktikan, terkadang ada yang tutup mata, tapi ini berefek pada kemenangan para calon yang berkompetisi di masing-masing daerah.

Baca:

Uniknya menurut dia, di Kaltara praktik politik uang seperti lelang suara. “Siapa yang tinggi memberikan materi dia yang punya peluang besar untuk mendapatkan suara masyarakat,” katanya.

Karena itu, dia menggugah kesadaran masyarakat yang tidak apatis untuk menilai dan menentukan calon-calon kepala daerah yang bisa membawa perubahan. “Nilai lewat figurnya, komunikator, konsisten dan punya manajemen yang baik. Karena ini berdampak pada 5 tahun yang akan datang. Parpol-parpol belum mampu memberikan pendidikan politik sebagaimna mestinya,” bebernya.

Meski begitu, dia masih mempunyai harapan agar masyarakat cerdas dan kritis menilai setiap calon-calon bukan dengan materi tapi dengan pembuktian dan pengalaman.

“Kita paham bahwa, rakyat kita butuh materi, butuh uang tetapi bukan berarti halal menukar hak pilih kita dengan uang atau pun materi-materi yang lain. Nasib masyarakat masih jauh lebih penting dari sekedar uang seupil itu,” harapnya.

Ia juga berharap masyarakat sebagai pemegang hak pilih menolak pemberian materi dan melaporkan pelakunya kepada pihak yang sudah ditunjuk mengawasi Pilkada. (arung/*)

Leave a Reply