KPU Nunukan Rekrut 720 PPS Berintegritas di 240 Desa, Jumlah Pendaftar Seribu Lebih

Kepala Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan Muhammad Rusli. (newsurban.id-fbi)

Menjelang Pilkada Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan akan merekrut 720 orang untuk mengisi panitia pemungutan suara (PPS) di 240 desa yang tersebar di 21 Kecamatan.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Kepala Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan 😍 Muhammad Rusli mengatakan, sesuai tahapan, 10 Maret 2020, akan melakukan wawancara kepada calon Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Calon PPS berasal dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Diantaranya Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan Sembakung Atulai diwawancarai langsung oleh komisioner KPU Nunukan. Sedangkan, untuk kecamatan lainnya didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing yang sudah dilantik.

Baca:

Menurut Rusli, dari 21 Kecamatan dan 240 desa, ada sekitar seribu lebih pendaftar calon PPS yang mengikuti ujian tertulis di awal. “Yang kita butuhkan tenaga PPS setiap desa 3 orang. Berarti 720 sumber daya manusia yang kita butuhkan untuk membantu KPU Nunukan dalam proses persiapan menuju pesta demokrasi Pilkada tahun 2020 khususnya di Kabupaten Nunukan,” kata Rusli.

Dia menjelaskan, setelah wawancara selesai, akan diumumkan 3 besar yang akan dilantik. “Sementara 4, 5, dan 6 menjadi calon Pengganti Antar Waktu (PAW). Jadi, misalnya di antara tiga besar ada yang berhalangan, maka no urut 4 yang akan menggantikan posisinya,” jelasnya.

Dia berharap ke depan, dengan terbentuknya PPK maupun PPS dapat menjalankan amanah yang diberikan.  Paling penting kata dia, dapat menjaga integritas lembaga sebagai penyelenggara Pilkada,” jelasnya.

Baca:

Dia pun mengatakan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan penyelenggara Pemilu. Misalnya, tidak boleh ikut dalam kampanye calon, jalan bersama salah satu calon, menyampaikan informasi di luar pleno KPU, ini baru sebagian yang tidak boleh dilakukan, intinya harus tetap berkoordinasi terlebih dahulu ke KPU sebelum bertindak.

“Jika ada nanti anggota PPK ataupun PPS melakukan penyimpangan dalam bertugas maka kami akan panggil yang bersangkutan, klarifikasi dan kalau terbukti akan di PAW, kami juga ada sidang etik, dan kalau kasusnya berat prosesnya akan sampai ke Bawaslu karena ada kewenangan lembaga yang namanya Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” kata Ruli.

Dia menjelaskan, berdasarkan evaluasi pemilu sebelumnya, pihaknya mengalami sedikit kewalahan direkapitulasi suara TPS tingkat desa karena ada lima kotak suara, bahkan sampai dua hari baru selesai, karena berhubung tahun ini hanya dua kotak saja Bupati dan Gubernur, harapannya bisa lebih fokus untuk rekapitulasi C1. Karena itu, KPU Nunukan akan melakukan Bimtek tanggal 13-15 Maret terkait verifikasi faktual dukungan pasangan calon, pesertanya dari PPK Kabupaten Nunukan.

Baca: Semprit ASN Tak Netral, Bawaslu Bilang Jangan Pura-pura Amnesia

Setelah pelantikan PPS, sekitar tanggal 23 bulan ini, KPU Nunukan akan bentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Setelah itu baru memulai bekerja untuk data pemilih.

“Pesan saya kepada masyarakat Nunukan, dengan berjalannya program Pemutakhiran Data Pemilih bulan depan, masyarakat bisa melihat apakah namanya sudah masuk dalam daftar pemilih sementara atau belum, dan semoga tahun ini tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Nunukan khususnya lebih meningkat lagi kalau ditahun lalu tingkat partisipasi pemilihnya 69,7%,” harap Rusli. (FBI/*)

Leave a Reply