Mudahkan Pelayanan, 48 Kepala Daerah Teken Penyelenggaraan MPP

Wali Kota Palu Hidayat, Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb, Gubernur Sulteng H Longky Djanggola, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah bersama Menpanrb Tjahjo Kumolo usai menandatangani komitmen penyelenggaraan mal pelayanan publik di Jakarta, Selasa 10 Maret. (yusuf)

Sebanyak 48 kepala daerah se Indonesia menandatangani komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Di antaranya Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Gubernur Sulteng H Longky Djanggola, Walikota Palu Hidayat, dan Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Walikota Palu Hidayat beberapa waktu lalu mengatakan akan memaksimalkan Mal Pelayanan Publik di Kota Palu 😎 untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo didampingi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa bersama 48 pimpinan daerah melakukan Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2020, di Jakarta, Selasa (10/03).

Menteri Tjahjo mendorong para pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan perizinan dengan cepat dan terbuka.

Baca:

Selain itu MPP juga harus mengintegrasikan layanan di pusat dan daerah sehingga menjadi dapat menjadi solusi terhadap stigma bahwa pelayanan pemerintah lama, berbelit, dan tidak transparan.

Sebanyak 48 daerah yang berkomitmen membangun MPP di wilayahnya adalah:
1. Provinsi Sulawesi Tengah
2. Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kabupaten Tanah Datar
5. Kabupaten Asahan
6. Kabupaten Limapuluh Kota
7. Kabupaten Pandeglang
8. Kabupaten Bekasi
9. Kabupaten Bandung
10. Kabupaten Purwakarta
11. Kabuapten Indramayu
12. Kabupaten Kuningan
13. Kabupaten Bulukumba
14. Kabupaten Gunung Kidul
15. Kabupaten Jepara
16. Kabupaten Kudus
17. Kabupaten Maros
18. Kabupaten Selayar
19. Kabupaten Polewali Mandar
20. Kabupaten Pati
21. Kabupaten Purworejo
22. Kabupaten Cilacap
23. Kabupaten Sragen
24. Kabupaten Tegal
25. Kabupaten Wajo
26. Kabupaten Gresik
27. Kabupaten Bojonegoro
28. Kabupaten Pamekasan
29. Kabupaten Sumenep
30. Kabupaten Lamongan
31. Kabupaten Tuban
32. Kabupaten Magetan
33. Kabupaten Nganjuk
34. Kabupaten Madiun
35. Kabupaten Pasuruan
36. Kabupaten Banjar
37. Kabupaten Tabalong
38. Kabupaten Jembrana
39. Kota Tebing Tinggi
40. Kota Tanjungpinang
41. Kota Lubuklinggau
42. Kota Bandung
43. Kota Tasikmalaya
44. Kota Surakarta
45. Kota Salatiga
46. Kota Makassar
47. Kota Palu
48. Kota Tarakan

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, para pejabat Kementerian PANRB, serta para pimpinan dan perwakilan daerah yang ikut menandatangani komitmen ini. (yusuf/*)

Leave a Reply