Komisi D Kecam Kebijakan Pemkot Izinkan Kapal Pesiar Sandar di Tengah Wabah Corona

Kapal pesiar Coral Adventure sandar di Pelabuhan Makassar atas izin Pemkot Makassar. (ist)

“Kalau sampai (masyarakat) kena (virus), semua pejabat yang memberi izin harus bertanggung jawab penuh kepada rakyat Kota Makassar dan termasuk kepada Tuhan.”
Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir

MAKASSAR, NEWSURB – Komisi D DPRD Makassar memgecam keras langkah Pemerintah Kota Makassar yang telah mengizinkan Kapal Pesiar asal Australia sandar di Makassar. Dikhawatirkan penumpang kapal itu membawa Virus Corona dan menulari warga Kota Makassar.

Ketua Komisi D DPRD Makassar menegaskan kepada Pemkot agar tak menganggap remeh persoalan virus corona. “Kalau sampai (masyarakat) kena (virus), semua pejabat yang memberi izin harus bertanggung jawab penuh kepada rakyat Kota Makassar dan termasuk kepada Tuhan,” tegas Wahab Tahir, Jumat (13/3).

Ia menganggap pemerintah kota terlalu gegabah memberikan izin sandar kepada kapal tersebut sebab kapal tersebut berasal dari Australia yang notabenenya adalah negara yang sudah terjangkit virus corona atau COVID-19.

“Ini mereka tidak tahu kalau itu (kapal Coral Adventure) bermasalah, berani main-main. Jangan kemudian karena devisa lantas diizinkan masuk, itu gak boleh, gak begitu cara berpikir. Pemimpin yang hebat itu pemimpin yang berpikir antisipatif. Jangan bermain-main sama virus corona,” ucap Wahab.

“Bagus kalau yang kena itu para pejabat atau para pimpinan, bagaimana kalau yang kena itu rakyat? Kan ini virus gak pilih-pilih orang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wahab mengaku menerima kabar bahwa ada satu warga asal Kabupaten Gowa yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Wahidin Sudirohusodo. Namun ia belum mengetahui apakah orang tersebut merupakan suspek corona atau tidak.

“Tapi apakah dia suspek atau tidak, wallahu allam, karena kalau kedokteran itu tidak bisa dipelintir macam-macam,” katanya.

Namun ia menekankan jika pasien tersebut terjangkit dan memiliki kaitan dengan Kapal Coral Adventure, ia mengusulkan agar pemangku kebijakan untuk mundur dari jabatannya.

“Pokoknya pejabat yang berwenang, kalau Pj, jadi Pj kena. Kalau gubernur juga kasih izin, gubernur juga kena,” tegas politisi Partai Golkar tersebut. (*)

Leave a Reply