APBN Dirancang Responsif Hadapi Pengaruh Negatif COVID-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (kemenkeu)

PMK 19/PMK.07/2020 diterbitkan agar daerah bisa menanggulangi Covid-19 melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang dilakukan dengan video conference memberi keterangan tentang bagaimana APBN tahun 2020 merespon terhadap pencegahan dan penanganan COVID-19.

Menkeu menyatakan pemerintah akan membuat Keputusan Presiden (Keppres) untuk penyederhanaan dan percepatan realokasi APBN dan APBD agar dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, terutama untuk kesegeraan pengadaan (procurement) alat medis APD, masker, dan hand sanitizer.

“Keppres untuk realokasi APBN dan APBD (karena) Kementerian/Lembaga (sebelumnya) tidak ada anggaran untuk COVID-19. APBN dan APBD akan mengambil posisi, sehingga tidak ada alasan K/L tidak ada anggaran (untuk pencegahan dan penanganan COVID-19),” jelasnya di Jakarta, pada Rabu, (18/03).

Kemenkeu juga baru saja menerbitkan PMK 19/PMK.07/2020 agar daerah bisa menanggulangi COVID-19 ini melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Baca: Dana Antisipasi COVID-19 dari DBH, DAU, dan DID

Selain itu, Kemenkeu juga menerbitkan KMK Nomor 6/KM.7/2020 agar Pemda dapat me-reprioritaskan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan (DAK Kesehatan) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan potensi Rp8,32 triliun.

Jika DBH, DAU, DID pada PMK 19/PMK.07/2020 digabung dengan DAK Kesehatan dan BOK pada KMK 06/KM.7/2020, maka potensi dana untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 berpotensi sejumlah Rp17,7 triliun.

Menkeu berharap refocussing belanja negara membuat penanganan COVID-19 tidak terhalang masalah penganggaran.

REFOCUSING BELANJA
Menkeu juga mengatakan ada beberapa anggaran belanja di Kementerian / Lembaga (K/L) yang dapat direalokasi untuk refocussing belanja pada pencegahan dan penanganan COVID-19. Nilai realokasi anggaran K/L tersebut diperkirakan sebesar hingga Rp10 triliun.

Anggaran yang dapat direalokasikan adalah kegiatan yang secara umum kurang prioritas, dana yang masih diblokir, yang belum ditenderkan, kegiatan yang dibatalkan karena situasi yang berubah seperti wabah COVID-19 ini.

“Kegiatan yang bisa direvisi adalah kegiatan yang bukan prioritas, kegiatan yang dibatalkan karena situasinya berubah,” jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang dilakukan secara online melalui video conference di Jakarta pada Rabu, (18/03).

Kemudian belanja barang atau belanja yang tidak mendesak atau kegiatannya direkomendasikan untuk dikurangi, seperti perjalanan dinas, pertemuan/rapat/seminar/workshop dan sebagainya dengan peserta dalam jumlah banyak, dan penyelenggaran event atau kegiatan yang menghadirkan banyak peserta, dan event promosi.

Selanjutnya, belanja modal yang bukan prioritas dan belum ada perikatan, seperti masih diblokir, masih dalam proses tender, dan sisa lelang. “Yang belum ditenderkan, belum multi-years,” jelasnya.

Kementerian Keuangan mengantisipasi realokasi anggaran pada K/L ini dengan mempercepat waktu revisi menjadi 2 hari yang semula 5 hari. Kemudian, surat dan data dukung revisi disampaikan secara online sekaligus penelaahannya.

“Biasanya 5 hari, sekarang 2 hari online. Akselerasi ini supaya K/L bisa membuat revisi,” pungkasnya. (*)

Sumber: kemenkeu.go.id