Pasokan Malaysia Terhenti, Disdag Nunukan Pastikan Stok Kebutuhan Pokok Masih Aman

H Dian Kusumanto Kepala Dinas Perdagangan. (arung)

Menyusul lockdown negeri Jiran, distribusi bahan pokok dari Tawau terhenti. Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan langsung melakukan survey stok kebutuhan pokok di 7 penyalur besar di Kabupaten Nunukan. Hasilnya, stok masih aman satu bulan ke depan.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan tak ingin kecolongan. Tak lama setelah pasokan kebutuhan pokok dari Tawau terhenti, Disdag langsung melakukan pemantauan di 7 agen besar penyalur kebutuhan pokok di Kabupaten Nunukan. Dari hasil pendataan di lapangan, Disdag Kabupaten Nunukan menyatakan stok kebutuhan pokok cukup.

“Kami telah berkoordinasi dengan provinsi agar pasokan tetap jalan seperti biasanya walaupun bahan pokok dari Malaysia (Tawau) mungkin tersendat. Tetapi kebutuhan untuk bahan pokok dari Sulawesi, Surabaya, Balikpapan, dan Samarinda tetap jalan seperti biasanya,” beber Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan H Dian Kusumanto, Kamis 19 Maret 2020.

Dian berharap, dengan terhentinya suplay dari Tawau, Malaysia, masyarakat tidak panik. “Karena distribusi bahan pokok tetap normal seperti biasanya,” katanya.

Baca:

Disdag juga melakukan langkah antisipasi penimbunan bahan pokok. Menurut Dian, pihaknya segera membuat Surat Edaran Resmi untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Nunukan tetap aman dan tidak ada penimbunan.

“Kami juga akan komunikasi dengan pihak Bulog agar bisa segera membuatkan gudang Bulog untuk kebutuhan pokok di Nunukan,” katanya.

Dia pun mengultimatum agar pedagang tidak ambil untung dari kondisi ini, agar tidak terkenda delik hukum. Hukuman dan dendanya, tegas Dian, tidak main-main.

“Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dilarang melakukan praktik menimbun barang kebutuhan pokok (sembako) dan masker serta handsanitizer. Poin kempat, pelanggaran poin 3 (tiga) akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 miliar.

Tak hanya itu. Ada juga pasal yang mengatur adanya larangan bagi para pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting diatur pada pasal 29 ayat 1.

Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan tersebut, para pelaku usaha tidak diperbolehkan atau dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu.

Data Stok Bahan Pokok Hasil Pendataan Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Kamis 19 Maret 2020.

“Penyimpanan hanya diperbolehkan jika dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang yang akan didistribusikan,” pungkasnya. (arung/*)

Leave a Reply