Darurat COVID-19, Ombudsman Sulteng Minta Tunda Pilkada Serentak 2020

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulteng Sofyan Farid Lembah

Penyebaran Virus Corona Desease 2019 (COVID-19) di sejumlah wilayah tanah air, mencemaskan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Ketua Ombudsman RI Sulteng Sopyan Farid Lembah meminta perhelatan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

PALU, NEWSURBAN.ID – Ketua Ombudsman RI Sulteng Sopyan Farid Lembah dalam keterangan pers Sabtu (21/3/20) mengatakan, kondisi masifnya serangan virus COVID-19 yang eskalasinya terus meningkat di hampir seluruh wilayah di Indonesia disertai jatuhnya korban meninggal dunia, maka perlu dipikirkan apakah Pilkada tetap dilanjutkan atau bahkan ditunda.

“Kita masih ingat pada Pemilu dan Pilkada serentak 2019 lalu juga jatuh lebih 700-an penyelenggara meninggal dunia. Pertanyaan besarnya adalah bukan hanya soal jaminan keselamatan bagi penyelenggara pilkada saja akan tetapi bencana non alam ini jauh merambah bukan saja ancaman terhadap penyelenggara pilkada akan tetapi juga insan parpol, dan utamanya masyarakat,” beber Sopyan.

Dia pun mengatakan, saat ini hampir tak ada lagi keramaian terlihat di mana-mana di seluruh daerah. Sementara Pilkada adalah pesta demokrasi yang aktivitasnya di setiap tahapan banyak melibatkan aktivitas masyarakat.

Baca:

“Tentu banyak agenda telah di batalkan dan khusus para pegiat politik banyak membatasi aktivitasnya bahkan gantung sepatu. Indonesia dalam krisis bencana non alam hebat,” kata Sopyan.

Menurut dia, sudah saatnya para penguasa negeri mulai berhitung soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda. Perpu Penundaan Pilkada kata dia adalah salah satu jalan penting agar seluruh perhatian dan energi semua pihak bisa fokus pada penanganan melawan serangan COVID-19 ini.

“Tentunya kita berharap pertimbangan kemanusiaan dan force majure menjadi kajian KPU, dan BAWASLU bisa dilahirkan dan disampaikan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan jadi atau tidaknya Pilkada serentak ini,” jelas Sopyan.

Sopyan menekankan, Perwakilan Ombudsman Sulteng melihat adanya bencana non alam ini berpotensi terjadinya maladministrasi dalam tahapan tahapan Pilkada yang sedang berjalan khususnya di Sulawesi Tengah.

“Posisi sekarang kita tidak sedang bergerak. Ancaman Corona telah melumpuhkan hampir semua aktivitas, social distancing adalah salah satunya. Korban manusia sudah berjatuhan di beberapa daerah. Kekhawatiran ini tidak berlebihan dan tentu kita berharap bencana ini segera berlalu,” pungkasnya. (yusuf/*)