Ketua DPRD Nunukan: Pengalihan Dana Reses Belum Pernah Dibahas

Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid. (arung)

Ketua DPRD Nunukan Haji Rahma Leppa Hafid menegaskan usulan pengalihan dana reses belum diputuskan. Penegasan itu meluruskan misinformasi salah satu pimpinan DPRD Nunukan.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Ketua DPRD Nunukan 🤗 Hj Rahma Leppa Hafid mengatakan dana reses DPRD Nunukan masih sebatas wacana. Menurutnya pengalihan dana tersebut harus disetujui semua anggota DPRD Nunukan.

“Informasi pengalihan itu belum disepakati semua anggota DPRD Nunukan. Saya heran ada pimpinan yang menyampaikan informasi yang belum pasti ke masyarakat tanpa tau duduk aturannya. Kasihan masyarakat jika di saat khawatir terhadap wabah Covid-19 jadi ajang momentum pribadi semata dan mengatasnamakan seluruh Anggota DPRD,” tegas Leppa Hafid.

Dia menegaskan, soal pengalihan dana reses harus diputuskan bersama 25 anggota DPRD Nunukan. “Kalau saya pribadi menyerahkan seluruhnya keputusan kepada 25 teman-teman dewan kalau dana reses mereka secara pribadi mau disisihkan sebagian atau seluruhnya ke penanganan Covid-19 ya silahkan. Tapi kalau soal dana reses mau dialihkan untuk itu ya tunggu dulu, kan ada aturannya. Apakah aturan membenarkan itu atau tidak. Kalau tidak ya gak boleh. Karena kita ini pejabat negara semua hal terkait penggunaan anggaran semua ada aturan mainnya. Salah-salah bisa temuan dan kalau sudah begitu, mau bilang apa,” bebernya.

Baca: Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid: Membangun Nunukan Bukan Soal Usia

Dia menjelaskan, semua penggunaan anggaran ada bentuk pelaporan atau bentuk pertanggungjawabannya. “Sehingga tidak serta-merta langsung main geser saja,” ujarnya.

Dia pun menyebut beberapa contoh yang dilakukan sejumlah pejabat negara. “Kalau yang sering terjadi atau yang sering saya dengar itu, ada pejabat seperti ketua MPR RI. Beliau itu menyumbangkan Gajinya untuk penanganan wabah Covid-19. Itu tidak masalah, gaji itu kan hak peribadi masing-masing pejabat Negara. Nah kalau Dana Reses, tunggu dulu. Itu bukan hak kita pribadi tapi anggaran untuk pelaksanaan penyerapan aspirasi Dewan yang punya aturan main yang mengikat secara hukum. Jadi perlu pendiskusian panjang untuk hal tersebut. Dan mohon maaf, soal pengalihan dana reses itu saya belum pernah menyampaikan. Begitu juga anggota dewan lainnya,” katanya.

Dia pun merasa terganggu dengan informasi itu. “Tidak pernah ada rapat pembahasan secara umum di kalangan teman-teman dewan terkait hal itu. Dan sama sekali belum ada kata sepakat dari mayoritas teman-teman DPRD terkait hal tersebut,” tegasnya.

Menurutnya dana reses itu, digunakan untuk kepentingan menghimpun aspirasi masyarakat. Sehingga pengalihannya harus mempertimbangkan aturan hukum dan asas manfaat.

Baca: Peduli Penanganan COVID-19, Hj Rahma Leppa Hafid: Sumbangan Pribadi Untuk Keselamatan Bersama

“Contoh yah. Si lewi atau Hendrawan yang ada di wilayah III Nunukan, rata-rata penduduk di sana kan pedesaan, dengan reses mereka bisa menyampaikan/mengedukasikan tentang wabah Covid-19 sekaligus mungkin menyumbangkan APD kepada masyarakat di wilayahnya sana sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran wabah Covid-19 yang bisa jadi informasi lengkapnya belum sampai ke sana,” bebernya.

Terkait misinformasi pengalihan dana reses akan ditindaklanjuti dalam rapat. “Insyaallah jika tidak ada halangan besok (Selasa, 31 Maret 2020, red) kami akan adakan rapat, mengundang seluruh anggota DPRD,” ujarnya. (arung)

 

One thought on “Ketua DPRD Nunukan: Pengalihan Dana Reses Belum Pernah Dibahas

  1. Pingback: Rencana Pengalihan Dana Reses DPRD Nunukan Diputuskan Akhir April | Newsurban

Leave a Reply