Masa Darurat Covid-19, 10 Pejabat Instansi Hadiri Rapat Koordinasi Via Vicon

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan H. Junaidi, SH dan sejumlah kepala dinas rapat melalui video conference. (felis)

Sejumlah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/kota di Provinsi Kalimantan Utara melakukan rapat koordinasi jarak jauh penyampaian kebijakan Kemendikbud RI selama masa tanggap darurat covid-19.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Ada 10 pejabat instansi yang hadir pada video conference (vicon) koordinasi jarak jauh termasuk di dalamnya Disdikbud Prov. Kaltara dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kaltara. (30/3/20).

Butir-butir koordinasi jarak jauh LPMP Kaltara dengan sejumlah Disdikbud Kab/kota sesuai dengan arahan Kemendikbud RI melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yaitu Pembatalan Ujian Nasional termasuk Uji Komptensi Keahlian, Pelaksanaan Ujian Sekolah, Proses Kenaikan Kelas, Belajar dari Rumah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, dan Pengalihan Dana Bos untuk Pencegahan Covid-19.

Baca: Pemkab Nunukan Perpanjang Masa Belajar dari Rumah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan H. Junaidi, SH mengatakan bahwa hasil rapat koordinasi jarak jauh ini, Kabupaten Nunukan melalui Bupati Nunukan Laura telah menerbitkan dua surat edaran diantaranya Surat Edaran Nomor: 86/338/Setda-Humpro/III/2020 Tentang Perpanjangan Masa Peserta Didik Belajar Dari Rumah untuk PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs dan Kesetaraan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, yang mana pelaksanaan belajar dari rumah untuk wilayah 1 dan 2 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sedangkan untuk wilayah 3 secara offline menyesuaikan kondisi yang ada di wilayahnya. Kemudian, Surat Edaran Nomor: 87/338/Setda-Humpro/III/2020 Tentang Pembatalan Ujian Nasional, Pelaksanaan Ujian Sekolah, Kelulusan dan Kenaikan Kelas Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Junaidi menambahkan bahwa terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) se-Kaltara sepakat untuk dilakukan secara online, khusus untuk Kabupaten Nunukan wilayah 3 dilakukan secara offline karena kendala jaringan internet dan listrik. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan di wilayah 1 dan 2 dilakukan PPDB secara online untuk SD/MI dan SMP/MTs.

Dalam surat edaran Bupati Nunukan terkait pembatalan ujian nasional, dijelaskan dengan dibatalkannya UN tahun 2020 maka, keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lanjut dia, proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, Paket B dan C akan ditentukan kemudian.

Terkait proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/ jarak jauh dilaksanakan untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
  2. Jika daerah belum terjangkau jaringan internet, pembelajaran dapat dilakukan melalui penugasan pada siswa. (disesuaikan dengan kondisi daerah)
  3. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemic Covid-19.
  4. Aktivasi dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
  5. Bukti atau produk aktivitas belajar dan tugas dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
    Terkait ujian sekolah untuk kelulusan, bagi sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah dalam menentukan kelulusan siswa, sedangkan bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Kelulusan SD sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas IV, V dan VI semester gasal), sedangkan nilai semester genap kelas VI dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
    2. Kelulusan SMP sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas IX dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
    Terkait kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
    1. Penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah melaksanakan sebelum terbit surat edaran Mendikbud RI No.4 tahun 2020.
    2. Penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan atau bentuk assesmen jarak jauh lainnya.
    3. Penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Junaidi menambahkan mengenai jadwal penilaian akhir semester SD dan SMP sederajat untuk kenaikan kelas akan disesuaikan dengan kalender pendidikan. “Harapan besar saya kepada para guru dan orang tua/wali murid untuk dapat menjelaskan dengan baik kepada anak-anak kita terkait point penting dalam surat edaran Bupati Nunukan ini, sehingga tidak ada misinformasi,” harapnya.

SURAT EDARAN tentang pembatalan ujian nasional

Dia mengajak, semua pihak tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri. “Awasi anak-anak kita untuk memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik, update informasi di sosmed ataupun group whatsapp dan semoga situasi darurat virus Covid-19 segera berakhir,” kata Junaidi saat dihubungi newsurban.id (30/3/20). (FBI)

 

Leave a Reply