OPINI: Tinjauan Hukum “Lock Down” Wilayah

Marihot GT Sihombing

Pemerintah Daerah tidak boleh membuat kebijakan sendiri untuk melakukan Lockdown terhadap wilayahnya karena itu akan berbenturan dengan Tatanan Hukum Admimistrasi Negara.
Oleh: Marihot GT Sihombing

NEWSURBAN.ID – Seiring dengan mewabahnya virus Corona, sejumlah pihak mendesak agar Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan “Lockdown” wilayah/Daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kini pertanyaanya, apakah ada instrumen hukum yang mengatur bahwa setiap Wilayah/Daerah boleh melakukan Lockdown?

Sampai saat ini Negara belum mengeluarkan Produk hukum yang mengatur tentang Lockdown tetapi, Pada tahun 2018 kemarin Negara telah mengesahkan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, pengertian Karantina atau pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular dan atau barang-barang yang mengandung penyakit menular untuk mencegah kemungkinan penularan/penyebaran keorang atau barang di sekitarnya.

Baca: OPINI: Stop Aksi Panic Buying

Jenis–jenis karantina yang dimaksud yaitu Karantina di pintu-pintu masuk daerah seperti pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara. Karantina di rumah, karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar.

Kewenangan menyelenggarakan harus melalui penetapan status kedaruratan kesehatan Masyarakat melalui Pemerintah Pusat dengan melibatkan peranan Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga terkait.

Jadi Pemerintah Daerah tidak boleh membuat kebijakan sendiri untuk melakukan Lockdown terhadap wilayahnya karena itu akan berbenturan dengan Tatanan Hukum Admimistrasi Negara.

Lantas apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah penyebaran Virus Corona/Covid -19 dalam melindungi masyarakat yang ada di wilayahnya?

Baca: OPINI: Kebijakan Pemkab Nunukan Efektif Cegah COVID-19 di Perbatasan RI-Malaysia

Presiden telah mengeluarkan INPRES No 4 Tahun 2020 kemudian Kementrian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 6 Tahun 2020 dan Peraturan MENDAGRI No 20 Tahun 2020 dimana payung hukum ini telah memberikan peluang dan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melakukan Realokasi APBD untuk penanganan Virus Corona/Covid-19.

Melalui kebijakan ini Pemerintah Daerah mampu membuat kebijakan atau tindakan inisiatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru yang mampu melindungi Warga Masyarakatnya dalam mencegah penyebaran virus corona/Covid-19 di wilayahnya masing-masing, dengan adanya peluang ini, Realokasi APBD dapat dipergunakan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan tenaga Medis, menjaga ketersediaan kebutuhan pangan di wilayahnya, menjaga kesetabilan ekonomi dan   memperkuat daya tahan/kesehatan Warga Masyarakatnya.

Sejauh ini upaya Pemerintah Daerah khusunya Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dengan melakukan Karantina dalam mencegah penyebaran Virus Corona/Covid-19 dengan menerapkan aksi Social Distancing dirasa sudah tepat karena tidak bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Selain itu, penerapan aksi Social Distancing juga dirasa dapat menjaga kestabilan ekonomi dan kebutuhan pokok di setiap Daerah.

Masyarakat juga harus memahami bahwa  penerapan aksi Social Distancing bukan menjadi tanggung jawab setiap Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab warga masyarakat, karena sudah saatnya kita sebagai warga negara yang baik untuk menjadi Pemain bukan menjadi penonton dalam memerangi penyebaran Virus Corona/Covied-19 demi keselamatan diri sendiri, keluarga dan wilayah kita  masing-masing. (*)

Penulis: Ketua Umum LBH Justiciabelen dan Managing Partners Law Office M.S & Partners.

Leave a Reply