DPRD Makassar Sepakat Alihkan Dana Reses ke Penanggulangan Covid-19

Rapat terbatas yang dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, para Ketua Komisi dan Fraksi, serta Sekwan dan jajarannya, di ruang rapat Ketua DPRD Makassar, Rabu (1/4/2020).

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengatakan dalam masa pandemik Corona, kegiatan reses tidak ada lagi pola berkumpul, tidak ada sewa tempat, atau pun sewa tenda kursi.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar merubah pola reses untuk membantu masyarakat melakukan pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19), yang sudah memakan korban jiwa di Kota Makassar.

Baca juga: Nasdem Makassar Bagikan Disinfektan ke Tetangga Positif Corona Meninggal

Hal tersebut terungkap dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, para Ketua Komisi dan Fraksi, serta Sekwan dan jajarannya, di ruang rapat Ketua DPRD Makassar, Rabu (1/4/2020).

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengatakan dalam masa pandemik Corona, kegiatan reses tidak ada lagi pola berkumpul, tidak ada sewa tempat, atau pun sewa tenda kursi.

Baca juga: Satu Pasien Positif Covid-19 KTP Sulteng di RS Labuang Baji, Keluarga Akui Pasien Sudah 10 Tahun Tinggal di Makassar

“Kita hanya menggunakan anggaran makan minum yang dijadikan sembako, anggaran transportasi peserta diganti dalam bentuk barang, misalnya masker, handsanitaser dan kebutuhan lainnya yang berdampak covid 19. Jadi tetap memberlakukan physical distancing,” kata politisi Nasdem ini.

Awalnya, anggaran reses sebesar Rp105 juta per orang tidak akan digunakan seluruhnya.

Baca juga: Positif Corona Bertambah: Nasional 686 Kasus, Total Meninggal 55 Orang, Sulsel 4 Kasus

“Jadi kami menggunakan hanya seperlunya demi rakyat Kota Makassar,” tandasnya.

Selain membahas kegiatan reses, hasil rapat terbatas juga menyepakati Ketua Komisi D, Abd Wahab Tahir, menjadi ujung tombak informasi terkait perkembangan covid-19 karena instansi terkait adalah mitra komisi D.

Ada pun jadwal kegiatan di DPRD Makassar disepakati akan dimulai dua pekan ke depan atau tanggal 17 April 2020 sesuai perpanjangan kondisi darurat.