Bupati Laura Minta Gubernur Pertimbangkan Desakan Masyarakat Nunukan Untuk Karantina Wilayah

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid. (humas)

Masyarakat di Kabupaten Nunukan berharap agar segera diberlakukan karantina wilayah secara terbatas, sehingga virus Covid–19 ini tidak sampai menyebar ke daerah–daerah yang lain.”
Bupati Nunukan
Hj Asmin Laura Hafid.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Dalam rapat bersama Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie, di Tanjung Selor, Senin (30/3), Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menyampaikan adanya desakan dari masyarakat di Kabupaten Nunukan agar diberlakukan karantina wilayah secara terbatas untuk menghindari penyebaran Covid -19.

Desakan itu muncul, menurut Laura, menyikapi sudah ditemukannya 2 orang pasien yang dinyatakan positif terinfeksi Covid–19 di Tarakan dan Bulungan.

Baca:

“Masyarakat di Kabupaten Nunukan berharap agar segera diberlakukan karantina wilayah secara terbatas, sehingga virus Covid–19 ini tidak sampai menyebar ke daerah–daerah yang lain,” kata Laura.

Dalam kesempatan itu, Laura juga menyampaikan kondisi berbagai fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, serta berbagai hal yang sudah dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid–19 Kabupaten Nunukan dalam menangani ODP, PDP, maupun jika sampai ditemukan ada pasien yang positif terinfeksi Covid–19.

Atas berbagai masukan dari para kepala daerah tersebut, Gubernur Irianto Lambrie akhirnya mengambil beberapa kesimpulan, antara lain memerintahkan kepada Bupati/Walikota untuk segera merevisi Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid–19 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri, di mana kepala daerah harus mengambil tanggung jawab penuh sebagai Ketua Gugus Tugas.

Selanjutnya terkait dengan usulan karantina wilayah baik terbatas ataupun menyeluruh, menurut Irianto Lambrie, hal itu tidak akan dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Jika terpaksa ada daerah yang akan melakukanya, maka sebelumnya harus melalui mekanisme dan aturan yang ada.

Untuk menampung inisiatif dan partisipasi dari masyarakat, Pemerintah daerah diminta memfasilitas pembentukan posko relawan penanganan Covid–19 di daerahnya masing–masing.

Sedangkan terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid–19, gubernur mengatakan, semua pergeseran anggaran harus dilaporkan kepada gubernur. (adi/*)