ASN Nekat Mudik di Wabah Corona, Siap Tak Digaji dan Pangkat Turun Setahun

Ilustrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Pusat wajib pindah ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. (int)

Sanksi disiplin diberikan ASN ini, setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, telah menerbitkan Surat Edaran yang isinya melarang ASN mudik, sesuai PP 53 Tahun 2010.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat melakukan mudik selama wabah virus corona, siap mendapatkan sanksi.

Sanksi disiplin diberikan ASN ini, setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, telah menerbitkan Surat Edaran yang isinya melarang ASN mudik, sesuai PP 53 Tahun 2010.

Baca juga: Antisipasi Corona, Gubernur Longky Pertimbangkan Terbitkan Larangan ASN ke Luar Negeri

Dalam PP tersebut, terdapat 3 kategori pelanggaran yakni ringan, sedang, dan berat.
Tjahjo mengatakan, ASN yang nekat mudik saat wabah corona termasuk kategori sedang.

“Dengan pertimbangan larangan mudik merupakan kebijakan Presiden Jokowi dan ASN harus memberikan contoh bagi masyarakat,” ujar Tjahjo dalam keterangannya, Kamis (09/04/2020).

Baca juga: Larangan Mudik Bagi Umat Islam di Tengah Pandemi Virus Corona, MUI Gunakan Dalil Ini

Tjahjo menyebut, sanksi pelanggaran sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Meski ASN tetap dapat mudik atau pergi ke luar daerah apabila dalam keadaan mendesak. Namun harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan bila ASN yang nekat mudik terbukti positif COVID-19, ASN tersebut akan diberi sanksi disiplin berat.

Baca juga: Wajib Pakai Masker Keluar Rumah, Jokowi Janji Beri Masker ke Rakyatnya

“(ASN) yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain,” ucap Bima.

Bima menyebut sanksi berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pencopotan dari jabatan. “Bahkan, pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan”, tegasnya.

Leave a Reply