DPRD-Pemkot Makassar Rapat Konsultasi Bahas Penanggulangan Dampak Covid-19

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo memimpin rapat konsultasi bersama Pemkot Makassar terkait penanganan Covid-19. (humas)

DPRD kota Makassar gelar rapat konsultasi pimpinan DPRD dengan Pemerintah kota terkait lanjutan penanggulangan dampak Covid-19, Selasa 14 April, di ruang Paripurna.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Rapat Konsultasi DPRD bersama Pemkot Makassar, dipimpin Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, Andi Nurhaldin NH dan Andi Suhada Sappaile serta dihadiri pimpinan Fraksi dan Dinas terkait yakni Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Bagian Keuangan kota Makassar.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Makassar Abdi Asmara dalam rapat konsultasi menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sangat lambat menangani pandemi Covid-19 yang sudah darurat.

“Pemkot Makassar sampai saat ini hanya sekedar mengeluarkan imbauan kepada masyarakat tanpa berani bertindak tegas,” tegas Ketua Komisi C DPRD Makassar ini.

Legislator Partai Demokrat itu juga menegaskan, sampai saat ini bantuan sembako yang disalurkan oleh Pemkot, masih banyak masyarakat terdampak belum mendapatkan pembagian.

Baca: DPRD Makassar Setujui Realokasi Anggaran Rp190 Miliar Untuk COVID-19

“Kami sebagai wakil rakyat kasihan sekali kalau sudah di SMS, sudah di WA (WhatsApp) sama masyarakat, capek kita rapat terus kalau tidak ada pergerakan dari pemerintah kota,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Ketua Fraksi partai Golkar Makassar bahwa Pemkot dinilai kurang sosialisasi dan koordinasi terkait penerapan pembatasan sosial berskala kecil (PSBK) dan seharusnya untuk ditingkatkan menjadi penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB).

Dia menjelaskan, selama berlangsungnya pandemi Covid-19 masih banyak masyarakat yang mengeluhkan peraturan PSBK ataupun PSBB tersebut tanpa memberikan edukasi ke masyarakat. “Pemkot Makassar dalam hal ini harus segera mengeluarkan imbauan kepada masyarakat terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena untuk memutus mata rantai wabah ini harus dimulai dari sekarang dengan menghilangkan sementara kontak manusia, kota Makassar tepat diberlakukan PSBB dikarenakan Makassar itu episentrum penyebaran dari wabah Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

“Virus Covid-19 ini adalah keadaan luar biasa dan jangan dikerja biasa-biasa saja,” kata Ketua Komisi D DPRD Makassar ini.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Makassar Ari Azhari Ilham, meminta pemerintah kota Makassar untuk segera menurunkan bantuan sembako untuk masyarakat yang terkena dampak dari Wabah Covid 19. “Masa masyarakat disuruh tinggal dirumah tapi tidak diberikan bantuan, jadi serba salah masyarakat kita. Keluar rumah bahaya Corona, disuruh tinggal tapi kelaparan,” ujar Legislator NasDem Ari Ashari Ilham.

Dikonfirmasi saat setelah rapat, Wakil Ketua I DPRD Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) menjelaskan, pertanggal 21 April Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial akan menurunkan sembako secara bertahap di 15 Kecamatan dan DPRD kota Makassar akan ikut mengawasi penyalurannya.

“Kita akan menjalankan fungsi dan tugas sebagai Wakil Rakyat dengan cara akan ikut turun mengawasi penyaluran sembako yang akan dilakukan oleh Pemkot Makassar nantinya,” jelas Ara sapaan akrab ARA. (*)

Leave a Reply