OPINI: Ancaman Besar, Ledakan COVID-19 dari Mudik Lebaran

Ancaman laju penyebaran Covid-19 di depan mata. Budaya mudik menjelang puasa, Idulfitri 2020 harus dipikirkan.
OLEH: Yansi Tenu

NEWSURBAN.ID – Beberapa hari belakangan ini, para pejabat negara yang bersinggungan langsung dengan penanganan Covid-19 dalam Gugus Tugas dibuat pusing, memutar otak dengan beban berat. Ancaman laju penyebaran Covid-19 di depan mata. Di mana budaya mudik menjelang puasa, lebaran Idulfitri 2020 menjadi hal yang harus dicermati.

Ada potensi ancaman wabah Covid-19 yang akan menjadi ledakan. Jika tidak dikendalikan dengan baik akan menjadi kasus terbesar di dunia melebihi negara-negara seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, Spanyol, dan China. Potensi orang terdampak akan makin sulit dikendalikan.

Saat memimpin rapat Senin 13 April, Menko Kemaritimin dan Investasi Luhut B Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan yang masih terbaring di RSPAD akibat Covid-19, menyuarakan kebijakan untuk tidak mudik. Juga, tidak piknik tahun 2020. Rencana itu sebagai ihtiar dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 dan akan diganti pada akhir tahun 2020 untuk pelaksana cutinya jika Covid-19 sudah dapat dikendalikan. “Semua demi keamananan bagi para pemudik, juga untuk seluruh masyarakat,” kata Luhut dalam rapat tersebut.

Namun rapat itu tidak mengambil keputusan, akan di bawa dalam ratas bersama Presiden. “Kementerian Perhubungan sebenarnya telah mengusulkan dengan melarang mudik, namun masih menunggu pembahasan lebih rinci bersama Menteri lainnya,” Kata staf ahli bidang komunikasi Menteri perhubungan Adita Irawati.

Menurutnya, rekomendasi tersebut terkait data yang telah ada dengan proses penyebaran Covid-19 saat sudah ada warga yang mudik lebih awal. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah ada 14 ribu orang yang masuk ke Jawa Tengah dari Jabodetabek. Padahal Jakarta salah satunya merupakan episentrum Covid-19 di Indonesia.

Akibatnya adalah data orang dalam pemantauan (ODP) di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat meningkat tajam. Contoh Kabupaten Sumedang di Jawa Barat daftar ODP terbanyak di luar Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bandung. di Jawa Timur, sebaran Covid-19 juga semakin masif, mulai dari orang yang berstatus ODP dan PDP juga terjadi peningkatan.

Dari beberapa kali rapat, beberapa usulan yang akan dipaparkan adalah; pertama mudik seperti biasa, kedua meniadakan program mudik gratis, dan ketiga melarang tegas mudik. “Hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat,” kata Jodi Mahardi.

Badan intelijen Negara ( BIN ) membuat studi tentang peningkatan jumlah positif Covid-19 beradasarkan bulan berjalan. Prediksi studinya, akhir Maret 1,528 kasus, akhir April meningkat menjadi 27.307 kasus, di akhir Mei bisa menjadi 95.451 kasus, lalu akhir Juni menjadi 105,451 kasus. Puncaknya di akhir Juli 106.287 kasus.

BIN membuat analisa berdasarkan operasi intelijen sehingga dapat menjadi acuan dalam penanganannya jika benar terjadi ledakan. “Namun kita berharap prediksi itu keliru jika semua orang dapat melakukan upaya yang lebih baik “ kata Doni Munardo ketua gugus covid -19 saat rapat bersama komisi IX DPR-RI.

Kemungkinan analisa BIN tidak menjadi kenyataan, jika mudik tidak terjadi, dan semua orang patuh.

Bila mengacu kepada data tahun 2019, sehari menjelang Idulfitri ada 7,2 juta orang mudik ke Jawa dan Sumatera. Tujuan terbanyak pemudik adalah daerah Jawa Tengah 5,6 juta sementara daerah Jawa Barat 3,7 juta dan Jawa Timur 1,6 juta.

Jika menghitung secara statistik terhadap betapa besar bahaya yang akan terjadi jika pemudik yang carrier (pembawa virus tak bergejala) dari Jabodetabek angkanya 1% saja dari keseluruhan pemudik lebih dari 14 juta orang maka ada angka potensi tersebut sebesar 140 ribu orang.

Wow betapa mengerikannya ancaman Covid -19 ini. Jika tidak ketahui yang bersangkutan adalah Carrier (pembawa virus yang tidak bergejala) atau orang yang tidak bergejala (OTG) maka betapa dahsyatnya penyebaran virus ini di Indonesia.

Menurut survey tahun 2019, jumlah pemudik seluruh jenis moda tranportasi adalah 14 juta orang. Pemudik menggunakan tranportasi dengan bus adalah 4,4 juta orang, sehingg terminal adalah salah satu tempat yang harus ketat pengawasan, sedang mobil pribadi adalah 4,3 juta orang moda tranportasi kereta api 2,4 juta. Ada pun pesawat sebanyak 1,4 juta orang ditambah sepeda motor sebanyak 1 ,1 juta orang.

Mudik bukan ajaran Islam namun telah menjadi budaya yang melekat sejak zaman lampau. Oleh karena itu dituntut peran Majelis Ulama Indoenesai (MUI) dan melibatkan para dai untuk menyampaikan lewat pandangan dengan pendekatan yang lebih baik, bahwa jika mudik memberi banyak mudaratnya maka konsekwensi mudik menjadi haram, jika membahayakan, sehingga lebih baik tidak mudik karena akan menyebarkan wabah di daerah tujuan.

Kita asumsikan dari 1% dari jumlah pemudik (14 juta) didapatkan 140 orang yang membawa virus penularan, jika 1 orang pemudik dapat menulari 5 orang karena silaturahim, berjabat tangan, saling mengunjungi antarsesama anggota keluarga maka akan terjadi ledakan kasus 140×5 maka ada potensi Rp700 ribu sampi Rp1 juta kasus penularan baru, MENGERIKAN! di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu harus dicegah dengan berbagai cara. Walaupun Negara dianggap otoriter tapi demi keamanan dan kebaikan bersama Negara harus melakukan upaya paksa agar ledakan penularan tidak terjadi dengan KERAS melarang orang untuk mudik.

Dari beberapa data yang dikemukakan, beberapa skenario mungkin bisa dilakukan pemerintah agar mudik tidak menjadi ancaman penyebaran covid-19.

PERTAMA, melarang tegas mudik dengan berbagai pendekatan Hukum, bahwa sesuai dengan UU kekarantina kesehatan tahun 2018, orang yang menyebarkan virus dapat diancam pidana minimal 1 tahun.

KEDUA, menutup seluruh akses keluar masuk Jakarta yang dimulai pada pekan depan sebelum masuk waktu puasa, bus dilarang mengangkut penumpang, jika di temukan maka izin trayek dan izin usaha perusahaan bus cabut. Kereta api dilarang keras untuk bergerak dari dan keluar Jakarta serta pesawat terbang juga dilarang dalam jangka waktu tertentu.

KETIGA, seluruh pemudik yang melakukan upaya mudik dengan menggunakan angkutan pribadi dilarang dengan menutup akses jalan tol dan jalan alternatif lainnya.

KEEMPAT, jika pemudik akan yang tetap mudik maka akan dilakukan rapid test, yang negatif diberi surat jalan kesehatan yang akan dilaporkan di kantor Polisi atau rumah sakit yang akan dituju pemudik dan yang bersangkutan langsung isolasi mandiri dengan pengawasan yang sangat ketat. Jika para pemudik tidak melakukan tes maka tidak diperbolehkan mudik. Yang positif dari hasil tes langsung dimasukkan ke ruang isolasi untuk segera ditangani.

Bagaimana kesiapan Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta serta daerah lainnya sekitar Jakarta, jika melarang keras mudik? Inilah problem utamanya. Melarang mudik dengan berbagai cara namun pemudik yang kondisi ekonominya berada di bawah mesti diberikan kompensasi sehingga melahirkan keadilan yang mungkin dapat diterima.

PERTAMA, menyebarluaskan informasi bahwa dengan mudik sangat berbahaya bagi keluarga di kampung dan dapat menulari orang secara cepat. Informasi ini sesegera mungkin disebarluaskan agar para pemudik mengurungkan niatnya untuk mudik sehingga penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan.

KEDUA, kompensasi dalam bentuk dana tunai bagi pekerja informal rakyat miskin. Pada hari ini, Selasa 14 April 2020 Gubernur DKI Anis akan memberikan kepada 3,7 juta keluarga miskin. Bantuan tunai akan diberikan sampai dengan Juni sebesar Rp1 juta dan bagi pekerja formal dilakukan pemindahan cuti bersama di hari lainnya sehingga pekerja formal dapat mengganti cutinya. Kompensasi menjadi penting oleh karena dilarang mudik.

Apakah skenario itu dapat dilakukan di tengah keterbatasan alat rapid tes dan kesiapan petugas melakukan kerja-kerja ekstra? Jumlah kasus khususnya di DKI Jakarta 1.143, semakin bertambah. Pada Sabtu 13 april 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus sehingga sudah tercatat 4.557 yang positif dari seluruh Indonesia dengan angka kesembuhan kecil 380 pasien namun jumlah kematian yang juga bertambah 399 orang? Jika tidak diterapkan dengan keras maka ledakan Covid-19 makin tidak terkendali dari Mudik Lebaran. #

PENULIS: AlumnI UNHAS tinggal di Jakarta

Leave a Reply