Melalui Pemprov, Bupati Laura Desak Pusat Adakan Alat Tes Swab di Kaltara

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengikuti rapat bersama bersama Pemda se Kalimantan Utara dipimpin Gubernur Kalimantan Utara. (ist)

Melalui teleconference dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mendesak pemerintah pusat untuk mengadakan alat tes swab di Kalimantan Utara.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan rapat melalui teleconference dengan pemerintah kabupaten/kota se Kaltara menggunakan Zoom Aplikasi yang dipimpin Gubernur Kaltara.

Rapat teleconference, Rabu (15/4/20) dihadiri Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid. Rapat membahas penanganan Covid-19 dan penyebarannya di setiap wilayah kab/kota yang ada di Kaltara.

Sedangkan untuk sementara, ada berbagai problem yang menghampiri, salah satunya keluhan oleh tim dan orang dengan status ODP karena pemeriksaan swab menggunakan waktu yang lama. Sedangkan ODP yang dikarantina di rusunawa dikarantina selama 14 hari semua sesuai dengan prosedur protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Baca: Pemkab Nunukan Siapkan Rp70 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

“Bahkan waktu itu sempat terjadi bahasa, saya dan Kapolres maupun Dandim menghalangi orang tersebut selama hasil swab dari laboratorium kesehataan belum keluar. Maka kami tetap melakukan karantina terhadap orang tersebut, sedangkan seluruh keluarga dan sebagainya merupakan tanggung jawab tim gugus tugas,” kata Laura saat teleconference yang didengarkan langsung Gubernur Kaltara.

Bupati Laura, selaku Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Nunukan memberitahukan, ODP saat ini sebanyak 32 orang, OTG 20 orang PDP 7 orang, PDP meninggal 1 orang, positif Covid-19 sebanyak 4 orang. Adapun yang dikarantina di rusunawa sebanyak 38 orang.

Baca: Bupati Laura Kembali Terbitkan SE Perpanjang Belajar di Rumah

Bupati Laura berharap kepada gubernur untuk meminta pemerintah pusat mengadakan alat tes swab untuk ditempatkan di Tarakan atau di Balikpapan. Sehingga proses pengecekan atau pemeriksaan tidak memakan waktu yang lama.

“Karena berpengaruh pada ODP, seperti tertekan terutama bagi mereka yang berada di rusunawa. kami juga sudah memberikan pemahaman namun tidak diterima. Sehingga saya berinisiasi memanggil ketua jemaah tablig guna memberikan pemahaman secara langsung agar mereka bisa menerima aturan ini, sampai nanti hasil Swab keluar dan kita terima, karena kami juga bergerak sesuai dengan prosedur Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19,” terangnya. (arung)

Leave a Reply