Gubernur Kaltara Sebut Tarakan dan Nunukan, Prioritas Utama Penanganan Covid-19

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. (humas)

Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, dua daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang ditemukan banyak kasus positif menjadi proiritas Pemprov Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR, NEWSURBAN.ID – Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) percepatan penanganan Covid-19 dengan seluruh kepala daerah se-Kaltara, mengatakan, daerah penanganan Covid-19 di Kalimantan Utara (Kaltara) prioritasnya adalah Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau dan terakhir Tana Tidung.

Menurut Irianto, Kota Tarakan mendapatkan prioritas utama karena merupakan wilayah dengan penduduk yang padat di Kaltara namun wilayahnya terbatas. Sehingga peluang kontak antar penduduk cukup tinggi.

Di samping itu, kata Irianto, Tarakan juga perlintasan utama orang dari luar masuk ke Kaltara. Baik dari laut maupun udara. “Prioritas selanjutnya adalah Nunukan karena perlintasan TKI dari Malaysia, dan wilayahnya cukup luas juga berpulau-pulau. Disusul Bulungan. Nah, saat ini yang terpenting adalah kita bersama-sama mempertahankan status nol kasus positif Covid-19 di Malinau dan Tana Tidung,” kata Irianto saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) percepatan penanganan Covid-19 dengan seluruh kepala daerah se-Kaltara, Rabu (15/4).

Baca: Pemkab Nunukan Siapkan Rp70 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

Irianto menyebutkan, terkait langkah tersebut, pentingnya mengkompilasi dan mengkonsolidasikan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah yang terbit sejak Januari lalu. “Selaku Gubernur, ada kewenangan yang ditegaskan didalam undang-undang agar setiap kepala daerah melaporkan langkah yang diambil untuk penanganan Covid-19. Lalu, mendiskusikan langkah yang terintegrasi dan solid atas dampak sosial-ekonomi dari pandemi Covid-19 di tiap daerah,” ungkap Irianto.

Gubernur sendiri mengapresiasi langkah pemerintah daerah di Kaltara, termasuk TNI/Polri yang sudah mengupayakan berbagai langkah pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di daerah masing-masing. Dan, semua itu dilakukan dengan mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sebelumnya.

“Saya juga perlu mengingatkan, terkait refocusing dan realokasi anggaran daerah, dalam waktu 2 minggu ini harus ada tanggapan dari setiap daerah sebagaimana kebijakan kementerian terkait,” ujar Irianto.

Baca: RSUD Nunukan Bangun 30 Kamar Isolasi, Ditinjau Ketua DPRD

Untuk realokasi dan refocusing anggaran daerah, kata Irianto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah melakukan penyediaan anggaran social safety net sebesar Rp15 miliar, dan refocusing sebesar Rp60,9 miliar. “Pemprov juga merealokasi APBD Provinsi, dan meminta pendampingan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dari pihak kejaksaan dan BPKP,” jelas Irianto.

Selain itu. Pemprov Kaltara melakukan pendataan penerima manfaat program penanganan terdampak Covid-19. Dimana, datanya dihimpun dari usulan calon penerima kartu pra kerja, pekerja terdampak Covid-19, dan rumah tangga miskin yang belum menerima bantuan sosial sembako dan PKH. “Pemprov juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai senilai Rp 200 ribu per KK. Guna terintegrasinya upaya ini, maka akan dilibatkan juga Baznas serta CSR dari sejumlah perusahaan. Seperti, Bankaltimtara,” papar Gubernur.

Baca: Melalui Pemprov, Bupati Laura Desak Pusat Adakan Alat Tes Swab di Kaltara

Irianto pun menyampaikan bahwa kini ada 5 rumah sakit (RS) rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu di Kaltara. Ini berdasarkan usulan penambahan RS rujukan yang disampaikan Gubernur Kaltara kepada Menteri Kesehatan. “Dari 5 RS rujukan itu, ada 135 ruang isolasi yang disediakan untuk pasien Covid-19,” beber Irianto.

Kelimat RS rujukan itu, yakni RS Pemprov Kaltara di Tarakan dengan 70 ruang isolasi, RSUD Nunukan (12 ruang isolasi), RSUD Tarakan (16 ruang isolasi), RSUD dr Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor (13 ruang isolasi), dan RSUD Malinau (24 ruang isolasi). (humas/*)

Leave a Reply