Komisi V DPR Aras Minta PSBB Makassar Disertai Sanksi dan Pastikan Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi

Muhammad Aras, Anggota Komisi V DPR RI. (ist)

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Makassar Muhammad Aras mengusulkan Perwali PSBB Makassar mencatumkan sanksi tegas bagi pelanggar. Sebelum penerapan Pemkot Makassar mengoptimalkan sosialisasi Perwali PSBB kepada masyarakat.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 dan ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Jakarta Rabu, 16 April 2020 tentang penetapan PSBB di Kota Makassar disikapi Muhammad Aras, Anggota Komisi V DPR RI.

Anggota Parlemen RI asal Kota Makassar ini, meminta Pemerintah Kota Makassar segera mematangkan Peraturan Walikota sebagai sebagai payung hukum. Kemudian segera menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Makassar.

Baca: Kasus Covid-19 di 4 Zona Merah Sulsel Terus Bertambah

“Sosialisasi ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat tahu dan tidak kaget dalam menjalankan aturan-aturan PSBB yang diterapkan. Berkaca kepada daerah-daerah yang sudah menerapkan PSBB masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan banyak yang melanggar aturan PSBB,” kata Aras dalam keterangan persnya, Jumat (17/4/2020).

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan ini mengatakan, segala aturan yang tercantum dalam PSBB diharapkan tidak hanya bersifat imbauan, namun harus dibarengi dengan tindakan tegas dari aparat keamanan bagi mereka yang melanggar.

Baca: Positif COVID-19 di Sulawesi 348, Sulsel 271

Penindakan bagi pelanggar kata dia, dilakukan senantiasa untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar bersinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam menyiapkan segala sesuatu yang bertujuan untuk memperlancar proses PSBB. Diantaranya Chek Point, persiapan petugas keamanan dan jaminan bantuan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak Covid-19,” kata Aras.

Dia menilai persiapan bantuan kesejahteraan sosial sangat penting dan harus berbasis akurasi data agar masyarakat terdampak benar-benar menerima bantuan, tepat sasaran dan terjamin kesejahteraannya. (*)

Leave a Reply