Pemkot Pangkas 30 Persen TPP, DPRD Makassar Nilai Wajar

Hasanuddin Leo, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar.

Politisi PAN Hasanuddin Leo menilai kebijakan pemotongan TPP 30 persen lingkup Pemkot Makassar tak masalah karena mengikuti pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

PORTALMAKASSAR.COM – Komisi B DPRD Makassar menilai pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 30% masih terbilang wajar. TPP diberikan mengacu pada kemampuan pendapatan daerah.

“Apa yang dilakukan pj wali kota bisa diterima dan rasional,” ujar Hasanuddin Leo, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar.

Politisi PAN ini berujar penurunan TPP bagi pegawai pemkot didasari menurunnya pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Sedangkan TPP sendiri sangat bergantung kepada kemampuan daerah.

Baca: Bamus DPRD Makassar Sepakat Paripurna LKPJ Melalui Zoom

“Saya kira ini kondisi darurat, jadi ini kan TPP sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah,” ucap Leo.

Ia menambahkan sektor perhotelan dan kuliner yang menjadi penopang pendapatan daerah sedang mengalami penurunan dengan adanya pandemi Covid-19.

Olehnya sangat wajar jika dilakukan pemangkasan TPP bagi pegawai di lingkungan Pemkot Makassar.

Baca: Ketua DPRD Makassar Bagi-bagi Sembako kepada Warga Terdampak Covid-19

“Nah dalam kondisi ini, pasti kemampuan keuangan kita anjlok, karena beberapa objek pajak dan retribusi itu tutup, misalnya hotel tetap buka tapi sepi, kemudian restoran dan rumah makan juga banyak tutup,” pungkasnya.

Sebelumnya Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb berujar bakal menurunkan TPP bagi pegawai pemkot sebanyak 30% hingga pandemi Covid-19 berakhir. (*)

Leave a Reply