Ratas Evaluasi PSBB, Presiden Jokowi Tekankan Tiga Poin

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas evaluasi penerapan PSBB di Jakarta, Senin 20 April. (setpres)

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas menekankan tiga poin yang harus dilakukan terus-menerus. Ketiga poin penekanan Jokowi adalah pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif dan isolasi yang ketat.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) untuk mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia.

“Hari ini saya ingin ada evaluasi, terutama dari apa yang telah kita kerjakan dalam menanganai COVID-19. Evaluasi PSBB ini dilakukan secara lebih detail. Kekurangannya apa? Plus minus apa? Sehingga bisa kita perbaiki,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19” melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (COVID-19) sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Baca: Polda Sulsel Akan Tindak Pelanggar Aturan PSBB Makassar

Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Jowi pada tanggal 31 Maret 2020.

Dalam peraturan tersebut diatur penerapan PSBB harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Baca: Wali Kota Makassar Tegaskan Masyarakat Langgar PSBB Terancam Pidana

Hingga Sabtu (18/4), sudah ada dua provinsi dan 16 kabupaten dan kota yang mengajukan dan menerapkan PSBB.

PROVINSI:
1. DKI Jakarta
2. Sumatera Barat

KABUPATEN-KOTA:
1. Kabupaten Bogor
2. Kota Bogor
3. Kota Depok
4. Kota Bekasi
5. Kabupaten Bekasi
6. Kota Tangerang Selatan
7. Kota Tangerang
8. Kabupaten Tangerang
9. Kota Pekanbaru
10. Kota Makassar (Sulawesi Selatan)
11. Kota Tegal
12. Kota Bandung
13. Kabupaten Bandung
14. Kabupaten Bandung Barat
15. Kabupaten Sumedang
16. Kota Cimahi

Provinsi pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta sejak 10 April 2020 sampai 24 April 2020 namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan memperpanjang waktu PSBB karena penanganan COVID-19 memerlukan waktu yang lebih lama.

Presiden juga meminta agar setiap daerah dapat meningkatkan pengujian sampel COVID-19. “Saya ingin tekankan pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai pentingnya pengujian sampel secara masif, kemudian diikuti pelacakan yang progresif dan pengisolasi yang terpapar dengan ketat,” ungkap Presiden.

Baca: Menkes Terawan Setuju PSBB Kota Tarakan

Ketiga hal tersebut, menurut Presiden, harus terus-menerus ditekankan pada seluruh daerah.

“Sekali lagi pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif dan isolasi yang ketat,” kata Presiden menegaskan. (*)

Leave a Reply