DPRD Makassar Minta Pemkot Transparan Terkait Penggunaan Anggaran Sembako dan Bantuan Swasta Untuk COVID-19

Anggaran satu paket sembako untuk warga terdampak COVID-19 di Kota Makassar sebessar Rp620 ribu. Anggaran itu sudah termasuk bahan pokok dan biaya pengemasan dan pengawalan.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – DPRD Makassar mendapat informasi terkait anggaran per paket sebesar Rp620 ribu. DPRD Meminta agar Pemkot Maksssar lebih transparan.

Hal itu dikatakan Nunung Dasniar Anggota DPRD Makassar. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar lebih transparan dan terbuka terkait anggaran paket bantuan sembako.

Baca: DPRD Makassar Gelar Rapat LPJ Pj Wali Kota Selama Setahun

Menurut dia, informasi yang beredar, bantuan paket sembako yang disalurkan ke masyarakat, biaya budgeting Rp620 ribu per paketnya. Anggaran satu paket mencakup biaya pengawalan dan pengemasan.

Baca: Rp450 Miliar Penanganan COVID-19, DPRD Makassar Minta Harus Tepat Guna

Anggaran tersebut, bersumber dari anggaran Silpa tahun 2019 sebesar Rp147 miliar dan Biaya Tak Terduga di Sekretariat Pemkot Makassar sebesar Rp30 miliar.

Baca: Pemkot Pangkas 30 Persen TPP, DPRD Makassar Nilai Wajar

Legislator ini mengatakan, transparansi anggaran bantuan tersebut sangat penting dibuka ke publik. Transparansi itu penting untuk menghindari kecurigaan dan menutup peluang adanya pihak-pihak yang mengambil untung dari bantuan kemanusiaan.

Nuhung juga meminta Pemkot Makassar memberi laporan detail dan terbuka penggunaan CSR dari sejumlah perusahaan swasta yang telah menyumbang. “Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta itu dibagikan digabung dengan bantuan dari anggaran APBD,” kata Nuhung.

Baca: Bamus DPRD Makassar Sepakat Paripurna LKPJ Melalui Zoom

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Syamsuddin Raga dari Partai Gerindra mengingatkan pemerintah dan pihak distributor untuk tidak melakukan permainan harga bantuan tersebut sebelum disalurkan.

“Kita harus mencegah. Karena belanja itu bisa dinaikkan harganya, meskipun tidak diup tetapi mereka bisa mempermainkan ada aturan antara distirbutor dan pembeli. Itu kan biasanya, 10 sampai 15 persen. Kemana itu uang berarti tidak efektif kepada masyarakat,” kata dia.

Baca: DPRD Makassar Setujui Realokasi Anggaran Rp190 Miliar Untuk COVID-19

Politisi Partai Perindo itu, mengatakan, pemberian batuan bukan dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk bahan kebutuhan pokok atau sembako. Sehingga menurut dia, harus dilakukan pengawasan dan transparansi kepada publik untuk menutup peluang terjadinya tindakan kecurangan. (*)