PSBB Tarakan, Deddy Sitorus Bilang Gubernur Kaltara Seharusnya Peduli

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangam Dapil Kalimantan Utara Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (ist)

“Seharusnya bila Gubernur merasa peduli dan mempertanyakan kesiapan Kota Tarakan dalam pemberlakuan PSBB,  Walikota Tarakan dipanggil dan diajak berdiskusi. Jangan malah menimbulkan polemik dan kebingungan rakyat dan aparat,” kata Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Utara.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Warga Kalimantan Utara yang terpapar Virus Corona bertambah. Hingga 22 April tercatat sudah 77 kasus terkonfirmasi positif, dua sembuh, 1 meninggal.

Dari hasil tracking, 77 kasus positif itu sebagian akibat transmisi lokal, terutama di Kota Tarakan. Dasar itu menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat menyetujui PSBB Kota Tarakan.

Terkait kebijakan itu, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan dukungannya atas penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  di Kota Tarakan oleh Kementerian Kesehatan.

Baca: Bantu Warga Terdampak COVID-19, Ketua DPRD Kaltara Bilang Lakukan Aksi Jangan Nato

Menurut Politikus PDI Perjuangan tersebut, penetapan tersebut sudah sesuai regulasi karena wilayah Kota atau Kabupaten berhak mengusulkan status PSBB di wilayahnya tanpa harus melalui persetujuan Pemerintah Provinsi.

Oleh karena itu penolakan dan “gugatan” dari Gubernur Kalimantan Utara adalah hal yang tidak tepat.

Situasi Covid-19 Se Kalimantan:
1. Kalimantan Selatan
Terkonfirmasi: 107
Sembuh: 9
Meninggal: 6

2. Kalimantan Tengah
Terkonfirmasi: 82
Sembuh: 9
Meninggal: 4

3. Kalimantan Utara
Terkonfirmasi: 77
Sembuh: 2
Meninggal: 1

4. Kalimantan Timur
Terkonfirmasi: 69
Sembuh: 11
Meninggal: 1

5. Kalimantan Barat
Terkonfirmasi: 31
Sembuh: 7
Meninggal: 3

“Seharusnya bila Gubernur merasa peduli dan mempertanyakan kesiapan Kota Tarakan dalam pemberlakuan PSBB,  Walikota Tarakan dipanggil dan diajak berdiskusi. Jangan malah menimbulkan polemik dan kebingungan rakyat dan aparat,” ujar Deddy.

Baca: Menkes Terawan Setuju PSBB Kota Tarakan

“Bantulah apa yang bisa dibantu, sempurnakan apa yang dirasakan kurang. Mempertanyakan prosedur seperti menepuk air di dulang tetapi terpercik muka sendiri. Karena penetapan PSBB itu dilakukan oleh Pemerintah Pusat,” tambahnya

Oleh karena itu, Deddy mengharapkan agar Pemerintah Provinsi turun tangan memperkuat pemerintah Kota Tarakan, agar rantai penyebaran Covid-19 dapat efektif di Tarakan. Setidaknya,  Pemprov membantu dari sisi anggaran dan arahan kebijakan.

“Atau kalau tidak bisa membantu lebih baik jangan memicu polemik. Apalagi jika masalahnya hanya karena ‘merasa’ dilangkahi. Ini kondisi bencana dan nyawa rakyat jadi taruhannya,” tegas Deddy.

Baca: Anggota DPR Deddy Sitorus Bantu PMI Nunukan

Harap diingat, lanjut Deddy, bahwa Kota Tarakan penduduknya paling banyak se-Kaltara dan pemukimannya padat. Sehingga resiko penularan Covid-19 sangat tinggi. Apalagi Tarakan menjadi salah satu pusat transit serta pintu masuk dan keluar tersibuk di Kaltara.

“Marilah saling bergandengan tangan. Jangan hanya mau kekuasaan tetapi tidak mau tanggung jawab. Saat ini dibutuhkan kolaborasi dan energi postif bersama untuk menyelamatkan rakyat. Hentikan polemik yang tidak perlu dan lahirkan kebijakan kongkrit dan efektif,” ujar Deddy.

Baca: Bupati Laura Minta Gubernur Pertimbangkan Desakan Masyarakat Nunukan Untuk Karantina Wilayah

“Sebagai wakil rakyat, saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Walikota Tarakan sudah tepat dan harus didukung. Beliau birokrat handal dan seorang Dokter yang berpengalaman. Jadi tidak perlu diragukan,”pungkasnya.

Juru Bicara Pemerintah Untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, Rabu 22 April di Gedung BNPB Jakarta menyebutkan kasus terkonfirmasi positif bertambah 283 menjadi 7.418. Pasien Dalam Perawatan 5.870 (79,132%), Sembuh 913 (12,308%) dari terkonfirmasi, Meninggal 635 orang. (*)

Leave a Reply